TANJUNGPINANG – Memasuki 100 hari kerja pertama, pasangan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Wakil Wali Kota Raja Ariza (Lis-Raja) langsung tancap gas memimpin daerah.
Sejumlah gebrakan strategis dan reformasi struktural mulai tampak, menandai komitmen kuat untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Merger OPD: Efisien, Profesional, dan Siap Melayani
Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan dan efisiensi anggaran, Pemkot Tanjungpinang juga memulai langkah berani dengan melebur 8 dari 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya? Meningkatkan efektivitas, menghilangkan tumpang tindih fungsi, dan mengoptimalkan pelayanan publik.
“Ada OPD yang tugasnya saling tumpang tindih, bahkan ada yang bingung harus mengerjakan apa. Ini yang kami tata ulang,” ujar Lis saat menjadi narasumber dalam program Siasat di Studio Ulasan Televisi (UTV), 29 Mei 2025.
Contohnya, Dinas Pemadam Kebakaran akan dilebur ke Satpol PP, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan digabung ke Dinas Kominfo. Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat anggaran daerah hingga Rp5 miliar.
Namun bukan hanya soal efisiensi, Lis juga menekankan pentingnya profesionalisme.
“Kami ingin seluruh OPD bekerja maksimal, disiplin, dan penuh inovasi. Pelayanan publik harus semakin berkualitas,” ujarnya dalam program Siasat UTV bertema “100 Hari Kepemimpinan Lis-Raja,”
Suara Tegas untuk Tanjungpinang
Dalam momentum 100 hari kerja, Lis juga menyuarakan aspirasi penting demi keadilan pembangunan. Ia mengkritik kebijakan Pemprov Kepri yang dinilai terlalu fokus pada Kota Batam.
“Kegiatan-kegiatan Pemprov Kepri terlalu sering digelar di Batam. Padahal ibu kota provinsi ini adalah Tanjungpinang. Kita butuh kehadiran pemerintah di sini, untuk menggerakkan ekonomi lokal,” ungkap Lis.
Menurutnya, Batam sudah memiliki kekuatan ekonomi dan anggaran yang jauh lebih besar. Sementara Tanjungpinang, yang belum memiliki industri besar, masih sangat membutuhkan dorongan dari Pemprov.
Lis optimis, Gubernur Kepri Ansar Ahmad akan memperhatikan hal ini. “Kami ingin pembangunan yang merata. Tanjungpinang juga butuh sentuhan agar tidak tertinggal,” katanya.
Bongkar Mafia Lahan, Buka Ruang Investasi Baru
Salah satu langkah paling berani dalam program 100 hari ini adalah pembongkaran praktik mafia lahan yang telah lama menghambat kemajuan daerah.
Wali Kota Lis Darmansyah secara tegas menyatakan bahwa pihaknya bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan lahan tidur seluas 1.600 hektare yang selama puluhan tahun dikuasai tanpa dimanfaatkan.
“Lahan-lahan ini seharusnya menjadi ruang tumbuhnya investasi. Tapi malah dibiarkan terbengkalai oleh pemilik HGB dan HGU. Ini jelas tidak sehat untuk pertumbuhan kota,” kata Lis.
Wilayah seperti Pulau Dompak dan Senggarang menjadi titik fokus. Bahkan, praktik-praktik manipulatif seperti pemecahan sertifikat kini tengah ditelusuri oleh aparat.
“Beberapa HGB sudah habis masa berlakunya. Jika masih ada upaya memperpanjangnya tanpa alasan jelas, maka ini harus dikaji serius. Negara tidak boleh kalah dengan permainan seperti ini,” ujar Lis.
Isu ini pun telah sampai ke telinga lembaga tinggi seperti KPK dan kementerian terkait, sebagai bukti keseriusan Pemkot Tanjungpinang untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Bangkitkan Harapan, Hadirkan Solusi
Kritik ini bukan tanpa dasar. Dalam forum yang sama, akademisi Robby Patria juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap melemahnya perekonomian Tanjungpinang. Ia menyebut banyak pedagang yang tutup karena daya beli yang rendah.
“Bahkan Matahari di Mal TCC pun tutup. Ini alarm bagi semua pihak,” kata Robby.
Menanggapi hal itu, Lis menegaskan bahwa pemerintahannya tengah fokus membenahi internal, memberantas praktik penghambat investasi, dan menciptakan sistem yang dapat mendorong pendapatan daerah.
“Kami ingin Tanjungpinang tidak hanya sekadar jadi ibu kota provinsi, tapi juga pusat pertumbuhan yang mandiri dan dinamis,” katanya.
Benahi Internal, Mutasi Pejabat
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah memberi sinyal keras bahwa pejabat di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya akan dimutasi pada pertengahan Juni 2025. Siapa saja pejabat Eselon II-Eselon IV yang akan dipindahkan? “Masih rahasia, belum dapat diungkap kepada publik,” kata Lis.
Menurut dia, proses evaluasi masih berlanjut sampai sekarang. Pejabat yang menempati jabatan baru atau tidak mendapatkan jabatan berdasarkan hasil evaluasi.
Kemampuan mereka dalam bekerja menjadi tolok ukur dalam penilaian. Pejabat yang tidak bekerja secara profesional, tidak disiplin dan tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu akan mendapatkan sanksi.
“Kami ingin di saat pemerintahan dalam kondisi kesulitan keuangan, para pejabat mampu bekerja keras menyelesaikan tugas-tugasnya, bukan malah menjadi beban pemerintahan,” ujarnya.
Mutasi jabatan di Pemkot Tanjungpinang merupakan agenda penting agar visi dan misi “Tanjungpinang Berbenah” dapat terealisasi.
Dalam hirarki pemerintahan, mulai dari atas hingga ke bawah harus seirama menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintahan, kemudian melaksanakan program itu secara maksimal.
“Tahap awal pemerintahan kami ini, kami lebih intensif membenahi internal pemerintahan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat,” tuturnya.
Lis mengemukakan waktu tidurnya selama menjabat sebagai wali kota jauh berkurang. Bahkan beberapa pekerjaan di instansi tertentu, terpaksa dikerjakannya sendiri agar dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan tepat.
Kalau berharap diselesaikan oleh pimpinan instansi tersebut, kemungkinan bisa berbulan-bulan baru selesai dengan berbagai alasan. “Dapat tidur 3-4 jam sehari itu sudah, alhamdulillah,” ucapnya.
Baca juga:Wali Kota Lis Gaet Pengusaha Tanjungpinang dan Batam dalam Temu Investasi 2025
Lis bersyukur dekat dengan masyarakat. Setiap hari sejumlah informasi diperolehnya dari masyarakat terkait pemerintahan. “Ini sangat membantu saya membenahi pemerintahan,” katanya.
Perjalanan 100 hari kepemimpinan Lis-Raja bukan sekadar hitungan waktu, tapi tonggak awal perubahan besar di Tanjungpinang. Dengan gebrakan nyata dan sikap tegas menghadapi tantangan, pasangan ini memberi sinyal bahwa era baru telah dimulai — era pembangunan yang berpihak pada rakyat, transparan, dan penuh keberanian. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
