BATAM – Sebanyak 13 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam dan BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melaksanakan aksi di depan Gedung DPRD Batam, Senin 31 Agustus 2025.
Meski jumlah massa terbatas, para mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib. Aksi tersebut mendapat pengawalan dari 670 personil Polri dan 160 personil TNI yang berjaga sejak pagi hari. Sejumlah kendaraan taktis seperti mobil komando, water cannon, dan armada Brimob juga terlihat siaga di halaman Kantor DPRD Batam.
Ketua BEM SI Kerakyatan Sumbagut, Muryadi, menuturkan bahwa aksi yang mereka lakukan menjadi wujud konsistensi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi.
“Walaupun dengan massa yang sedikit kami tetap sampaikan aspirasi,” ungkapnya menyampaikan.
Aksi sempat berlangsung dengan orasi singkat di depan gerbang DPRD Batam. Setelah berdiskusi dengan aparat, mahasiswa kemudian melanjutkan agenda mereka dengan audiensi di ruang serbaguna DPRD Batam.
Dalam forum tersebut, mahasiswa berdialog langsung dengan Ketua DPRD Batam Kamaluddin, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, Wakil Gubernur Kepri Nyayang Harris Pratamura, serta perwakilan unsur TNI.
Koordinator Umum Aksi sekaligus Ketua HMI Cabang Batam, Andri Saputra, juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk komitmen gerakan mahasiswa.
“Prinsipnya jika pun hanya satu orang yang harus menyampaikan kebenaran, saya pastikan orang itu adalah saya,” katanya menegaskan.
Dalam audiensi, mahasiswa membacakan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Menolak kenaikan tunjangan DPR RI
2. Mendesak reformasi Polri dan pencopotan Kapolri
3. Mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan
4. Menghentikan represifitas aparat kepada massa aksi di seluruh Indonesia
5. Membebaskan massa aksi yang masih ditahan
6. Menolak RKUHAP
7. Mendesak DPR RI segera membahas dan mengesahkan UU Perampasan Aset
8. Meminta pejabat publik untuk tidak melakukan flexing di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil
