JAKARTA – Sebanyak 20 warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan disekap di daerah Myawaddy, yang saat ini masih dikuasai pemberontak di Myanmar.
Sehingga, upaya pembebasan terdahap WNI yang disekap tersebut bakal sulit dilakukan lantaran berada di zona konflik.
Rosa, saudara salah satu korban penyekapan di Myanmar yang bernama Novi, mengatakan, bahwa kerabatnya sampai saat ini masih menanti upaya penyelamatan dari Pemerintah Indonesia.
Menurutnya, Novi merupakan korban tindakan pidana perdagangan orang (TPPO) dan sudah disekap sejak 23 April lalu. Novi disekap karena tak mau menjadi penipu atau scammer.
Novi diduga dipaksa oleh perusahaan tempatnya bekerja untuk menjadi scammer. Ia diminta melakukan sejumlah modus penipuan untuk menjaring para korbannya berinvestasi bodong.
Lantaran tidak ingin menipu serta tak kunjung menghasilkan uang bagi perusahaan, Novi menjadi target penyiksaan karena terus membangkang. Kemudian Novi disekap dan diancam akan dijual ke perusahaan lain.
“Maka Novi dan teman-temannya ini melakukan perlawanan dengan cara mogok kerja. Mulailah penyekapan itu sejak mereka mogok kerja ini,” kata Rosa, Rabu (03/05/2023).
Rosa lantas meminta bantuan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar RI (KBRI) Yangon, dan KBRI Bangkok untuk menyelamatkan Novi dan para WNI lain.
Sementara pemerintah RI belum merespon permintaan itu, lantaran kesulitan untuk menyelamatkan para korban yang berada di zona merah konflik.
Rosa pun menuturkan bukan cuma Indonesia, bahkan Pemerintah Myanmar sekalipun tak bisa menjangkau wilayah tersebut.
“Karena daerah itu adalah daerah konflik, di mana itu adalah zona merah yang terjadi perang saudara dan daerah itu dikuasai oleh pemberontak. Jadi otoritas resmi Myanmar saat ini enggak bisa masuk ke situ. Mereka aja berperang di daerah situ,” terang Rosa.
Berdasarkan laporan media Myanmar, The Irrawaddy, saat ini sejumlah kawasan di Myawaddy memang dikuasai kelompok pemberontak. Namun, tak diketahui pasti pihak mana yang berkuasa di lokasi WNI disekap.
Melihat upaya diplomatik yang dilakukan pemerintah Indonesia masih terhambat, Rosa pun mencoba berbagai cara lain, salah satunya menghubungi lembaga pemerhati kasus online scam.
“Salah satunya saya menghubungi organisasi internasional, namanya Global Anti-Scam Organization (GASO). Karena GASO ini udah beberapa kali kan berhasil mengeluarkan orang dari sana,” ucap Rosa dikutip dari cnnindonesia.
