Komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga netralitas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dijamin 24 jam.
Sejak awal bergulir semangat pesta demokrasi pada 14 Februari, Polri membuktikan tidak akan berpengaruh dengan janji-janji politik yang justru dapat mencorengkan nama baik institusi Polri.
Sejak dikeluarkan surat perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 25 Agustus 2023 tentang Operasi Nusantara Cooling System (NCS) dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024. Melalui NCS, Kapolri meyiapkan strategi khusus untuk anggotanya yang terbagi atas, Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Humas, dan Satgas Ban Ops.
Strategi cepat Kapolri ini, sebagai upaya mencegah terjadinya pemilu yang tidak kondusif dalam membendung para pendukung fanatik hingga informasi hoax atau berita bohong terhadap persaingan tiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berebut suara pada tanggal 14 Februari nanti.
Di lapangan nyatanya, penerapan NCS ini berhasil dibuktikan Polri mulai ditingkat pusat hingga ke seluruh pelosok daerah di Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjungpinang. Karakter pendekatan dialogis dan komunikasi mampu berjalan sangat efektif. Komitmen menjaga netralitas yang tinggi ini pun dibuktikan saat aparat kepolisian mengawal serta menjaga logistik Pemilu 24 jam.
Kenapa dikatakan 24 jam? hal ini seperti yang dilakukan Brimbob Polda Kepulauan Riau. Saat 24 jam mengawal, menjaga gudang logistik Pemilu di Kota Tanjungpinang. Brimob berseragam dengan senjata lengkap tampak tidak tidur mengawal gudang logistik.
Anggota Brimob Polda Kepri, Bripka Thomas mengakui Kapolri sudah memerintahkan agar tetap 24 jam mengawasi segala unsur yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Pemilu. Seperti melaksanakan patroli ke seluruh Kantor Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) termasuk, lanjutnya, gudang-gudang logistik Pemilu yang sangat erat kaitannya dengan pesta demokrasi.
“Kita ini sifatnya melakukan pengamanan. Hasil pemantauan kami sampai saat ini, landai, situasi aman terkendali. Semoga sampai pelaksaan di hari H, berjalan dengan baik,” terangnya.
Selain itu, bukti bahwa Polri siap mengawal Pemilu damai, pihaknya bekerja penuh waktu saat logistik mulai dikirim ke berbagai daerah. Aksi ini pun dikawal anggota Polisi berseragam dengan senjata lengkap.
Melalui Satgas Preemtif, terobosan ini, KPU menilai cukup maksimal dalam mengawal pesta demokrasi 14 Februari mendatang. Aktivitas yang dilakukan secara nyata seperti patroli sekaligus menyambangi masyarakat ini mampu menciptakan Kamtibmas hingga mewaspada berita hoax tentang pemilu.
Anggota Bawaslu Kepulauan Riau Maryamah menilai, aktivitas Polri dengan berinteraksi langsung ditengah warga, berbicara tentang keamanan, dan memberikan himbauan merupakan cara yang dianjurkan dalam mengawal pemilu tahun ini. Ia merasakan, Polri bahkan TNI dan Pemerintah seiring dan seirama membangun integritas dalam melaksanakan Pemilu 2024 yang damai dan lancar.
“Kami memandang hari ini Polri benar-benar 24 Jam, membantu penyelenggara untuk pemilu damai,” ujarnya.
Maryamah menilai sikap humanis Polisi saat bertugas dilapangan sangat bersungguh-sungguh membantu penyelenggara Pemilu dan negara saat ini dalam menyukseskan pesta demokrasi. Ia meyakini, bahwa gerakan yang dicetus Kapolri ini, menjamin pemilu di Kepulauan Riau bisa menjadi percontohan pemilu damai dan sejuk berbeda dengan situasi di Pulau Jawa.
“Kami yakin, aparat penegak hukum kita solid dan menjunjung tinggi netralitas sebagai harga mati,” ucapnya.
Berbeda dengan Akademisi UMRAH Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Alfiandri. Disinggung tentang efektivitas pelaksanaan Operasional NCS seperti yang diamanatkan Kapolri. Ia mencontohkan kinerja yang ditunjukkan Satgas Kehumasan. Ia melihat instansi Polri di Kepulauan Riau, cukup efektif memberikan informasi khususnya tentang kepemiluan yang jujur, damai dan adil. Ia menilai isu yang disampaikan ke publik mulai mengedepankan cara positif dan kreatif dengan mengedepankan isu yang edukasi untuk masyarakat.
“Kita menilai gerakan kehumasannya mulai dirasakan baik, dalam mengawal pesta demokrasi,” imbuhnya.***
