TANJUNGPINANG – Ratusan guru di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kepulauan Riau (Kepri) kini tengah resah. Sebanyak 365 guru pejuang jabatan fungsional (Jafung) masih menunggu kejelasan nasib mereka yang hingga kini tak kunjung jelas.
Menurut seorang pejabat Disdik Kepri yang enggan disebutkan namanya, persoalan kenaikan jabatan guru ini seperti bola pimpong yang dilempar ke sana-sini tanpa solusi pasti.
“Dinas menyampaikan itu urusan BKD, dan BKD juga bilang menjadi urusan Disdik. Ini kan kasian mereka kayak di pimpong,” kata dia saat dihubungi.
Ia mengaku setiap hari menerima banyak keluhan dari para guru yang berharap kenaikan jabatan mereka segera terealisasi. Namun, karena tumpang tindih kewenangan antarinstansi, semua aspirasi itu hanya berujung kebingungan.
Sebagai informasi, saat ini kenaikan jabatan fungsional guru di Kepri sebenarnya sudah lebih sering dilakukan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kini, prosesnya bahkan bisa berlangsung hingga enam kali dalam setahun.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat juga telah mempermudah syarat kenaikan jabatan, termasuk penghapusan kewajiban membuat karya tulis ilmiah. Dengan perubahan ini, seharusnya pelayanan terhadap guru lebih cepat dan efisien.
“Artinya, pelayanan kenaikan guru-guru jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Tapi kenyataannya mereka banyak yang mengeluh,” ungkapnya.
Namun ironisnya, di tengah penantian ratusan guru itu, muncul isu tidak sedap. Seorang Ketua Forum Guru Pejuang Jafung SMA/SMK Negeri Kepri diduga mendapat perlakuan istimewa.
“Ketua ini diam-diam diduga diurus oleh kabid PTK saat ini. Ini membuat kecemburuan dari kawan-kawan lain,” ucapnya.
Dugaan praktik ‘main mata’ itu, lanjutnya, telah menimbulkan rasa kecewa dan kecemburuan di kalangan guru lain yang sudah lama berjuang naik jabatan tanpa hasil.
“Setelah S naik pangkat sendiri dan adanya dugaan dibantu kabid PTK dari informasi yang kami terima, dia jadi diam, kasian kawan-kawan lainnya,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri belum memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.
Guru-guru pun berharap pemerintah daerah segera turun tangan agar keadilan dalam proses kenaikan Jafung benar-benar ditegakkan.
Selain itu, media ini juga tengah melakukan upaya konfirmasi terkait dugaan ‘main mata’ tersebut.
