KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah memastikan jadwal pelantikan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Skema Paruh Waktu (Part Time).
Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengumumkan bahwa prosesi pelantikan akan dilaksanakan pada pekan depan, menyusul rampungnya semua urusan administrasi.
“Pelantikan insyaallah pekan depan. Sudah kami rencanakan, mudah-mudahan bisa terealisasi. NIP-nya juga sudah selesai,” ujar Bupati Iskandarsyah, Selasa, 2 Desember 2025.
900 orang yang sebelumnya berstatus tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Skema ini merupakan kebijakan baru yang dirancang Pemkab Karimun untuk mengatasi kebutuhan tenaga pelayanan publik di berbagai sektor dengan model pengelolaan yang lebih fleksibel.
“Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat unit-unit kerja yang selama ini mengalami kekurangan pegawai, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih,” terangnya.
Berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK penuh waktu, Bupati Iskandarsyah menjelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu ini akan mengikuti aturan teknis yang berbeda.
Di antaranya hanya menerima gaji saja, PPPK paruh waktu hanya akan menerima gaji pokok tanpa tunjangan tambahan.
Kemudian evaluasi kontrak, masa kerja mereka akan dievaluasi setiap satu tahun sekali. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi penentu apakah kontrak mereka akan diperpanjang atau tidak.
Meskipun demikian, kebijakan ini membuka jalan bagi ratusan honorer untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih jelas dan legal, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam upaya Pemkab menutupi defisit tenaga pelayanan publik.
“Pelantikan yang akan digelar pekan depan ini menandai babak baru dalam manajemen kepegawaian di Pemkab Karimun, sekaligus menjadi harapan baru bagi 900 individu yang siap mendedikasikan diri untuk pelayanan masyarakat,” jelas Bupati Iskandarsyah.
