TANJUNGPINANG – Calon Wali Kota Tanjungpinang nomor urut 2, Lis Darmansyah dan Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang nomor urut 1, Rizha Hafiz menyatakan komitmennya akan menjaga kemerdekaan pers di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Komitmen itu disampaikan mereka saat menghadiri kegiatan yang Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang “Ngobrol Pasti alias “Ngopi” bareng calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Kedai Kopi Oerang Roemah Jl. W.R Supratman Tanjungpinang, Sabtu 28 September 2024.
Sebagaimana diketahui dalam kontestasi Pilkada Tanjungpinang 2024, Lis Darmansyah berpasangan dengan Raja Ariza dengan nomor urut 2, akrab disapa paslon Lis-Raja. Sedangkan Rizha merupakan wakilnya dari Rahma dengan nomor urut 1.
Kegiatan Ngopi itu turut dihadiri Zamzami sebagai Ahli Pers dari Dewan Pers. Kemudian, Ketua KPU Tanjungpinang M. Faizal, Ketua Bawaslu M. Yusuf, hingga perwakilan dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan media.
Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana mengatakan kegiatan ini mengangkat tema “Menakar Kebebasan Pers” untuk mengetahui komitmen para calon dalam menerapkan kebebasan pers, ketika terpilih untuk memimpin Tanjungpinang.
“Jadi ini wadah, untuk menampung komitmen para calon, terhadap kebebasan pers. Sebab, jurnalis atau wartawan bekerja dengan dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers,” kata Sutana, saat membuka kegiatan tersebut.
Selain itu, kata Sutana kegiatan tersebut juga ajang mempererat silaturahmi antara awak media, dengan para calon Wali Kota maupun Wakil Wali Kota. Di kegiatan itu, para calon harus mengetahui bahwa pers berfungsi mengawasi jalannya roda pemerintahan.
“Jadi menjaga kebebasan pers, merupakan suatu keharusan. Sebab, jurnalis adalah pengawas jalannya roda pemerintahan,” tegas Sutana.
Dalam kesempatan itu, Rizha Hafiz menyampaikan bahwa kebebasan pers harus didukung, karena sebagai kontrol sosial. Rizha mengaku, paslon 1 berkomitmen menerapkan kebebasan pers. Selain itu, paslon 1 juga siap dikritik oleh jurnalis maupun wartawan.
“Harus siap dikritik. Kita tidak akan kuping tipis (alergi kritik) karena pers fungsinya kontrol sosial,” kata Rizha.
Rizha juga menanggapi terkait keluhan sejumlah jurnalis, tentang sulitnya mendapatkan informasi dari kepala daerah periode sebelumnya. Ia akan menjadikannya sebagai catatan untuk paslon 1 agar memperbaiki apa yang menjadi kekurangan itu.
“Apa yang kurang akan kita perbaiki. Kita siap menerima kritikan langsung,” katanya.
Sementara itu, Lis Darmansyah, berjanji akan terus menjalin komunikasi yang baik kepada para jurnalis. Menurutnya, keterbukaan informasi, merupakan hal yang penting bagi daerah, maupun sebuah negara.
Lis bersama Raja Ariza berkomitmen terus menegakkan kebebasan pers. Ia menegaskan tidak anti kritik dan masukan. “Insyaallah, kami komitmen pernah buat, dan akan kami tingkatkan lagi ke depan. Bukti komitmen saya mulai hari ini mau hadir di sini,” katanya.
“Saya adalah tipikal bukan anti kritik, dan suka mengkritik. Kritikan ini adalah masukan. Insyaallah, secara terbuka selalu menerima kritikan. Saya jamin terkait keterbukaan informasi publik. Komitmen bukan hanya sekedar lisan, tapi dilakukan dengan tindakan,” katanya lagi.
Baca juga: KPU Kepri Ajak AJI Tanjungpinang Kawal Pilkada 2024
Jika terpilih, Lis juga berjanji akan membuat Peraturan Walikota (Perwako) tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini menurutnya agar para jurnalis dan wartawan dapat mudah memperoleh informasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang saat ini terbilang sulit.
“Jadi bagaimana keterbukaan informasi dapat transparan. Kegiatan pemerintah dapat terus di publish, agar masyarakat tahu. Jadi, kita komitmen menegakkan kebebasan pers,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Zamzami menyampaikan, semua jurnalis dan wartawan harus tegak lurus menjaga praktik jalannya roda pemerintahan. Hal ini agar pemerintah dapat transparan dalam menentukan suatu kebijakan.
Ia mengingatkan, agar tidak ada wartawan dan jurnalis yang terbelah-belah atau membentuk suatu kelompok yang pro dan kontra ke pemerintah. Hal itu pun terjadi saat ini, hingga membuat index kebebasan pers di Kepri menurun.
“Jadi dalam konteks kebebasan pers ini sama dengan demokrasi. Index kebebasan pers juga mempengaruhi para pejabat (narasumber) yang tidak menggunakan hak jawab,” pungkasnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
