TANJUNGPINANG – Sebanyak 20 pengacara tergabung dalam Lis Bersama Raja Ariza (LIBRA) siap membela dan mendukung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Raja (Lis-Raja) dalam Pilkada 2024.
“Kami Tim Hukum Lis Bersama Raja (LIBRA). Tim kami ini adalah Tim Hukum membela Lis-Raja mensukseskan pelaksanaan pilkada 2024. Kami juga memberikan pendampingan hukum selama proses pilkada,” kata Koordinator LIBRA, Iwan Kesuma Putra, SH, saat berjumpa langsung dengan Lis Darmansyah di Cafe Qozy, Selasa 22 Oktober 2024.
Iwan menyebut 20 advokat ini nantinya juga akan membela persoalan hukum jika terjadi terhadap Lis-Raja selama proses pilkada. “Baik itu proses pilkada maupun selama tahapan masa kampanye, yang jelas kami membela Lis-Raja,” jelas Iwan.
Pengacara muda, Agung Ramadhan Saputra, SH, menambahkan, pada prinsipnya advokat yang tergabung dalam LIBRA mendukung Lis-Raja untuk memimpin Tanjungpinang lima tahun ke depan.
“Pertimbangan kami mendukung adalah karena Lis juga berlatar belakang ilmu hukum sama seperti kami. Beliau juga pernah berkecimpung di salah satu organisasi pengacara pada 2009,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Lis mengucapkan terima kasih kepada advokat yang tergabung dalam LIBRA. Lis mengapresiasi atas sikap pengacara dalam LIBRA yang mau bersama dan membantunya.
“Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan advokad yang bergabung ini, paling tidak bisa membantu saya baik hari ini maupun jangka panjang,” ucapnya.
Lis-Raja berkomitmen membantu masyarakat di segi hukum jika tersandung masalah. “Kalau kami diberi amanah paling tidak bisa membantu persoalan-persolan di masyarakat dalam menyelesaikan kepastian hukum yan ada di Kota Tanjungpinang,” ungkapnya.
Baca juga: Sejumlah Mahasiswa di Tanjungpinang Kesengsem Program Lis-Raja
Lis mencontohkan, Tanjungpinang saat ini masih ditemukan permasalahan sengketa lahan. Kemudian investasi yang akhirnya investor mengurungkan niatnya untuk menanam saham di Tanjungpinang.
“Itu semua akibat belum ada kepastian hukum. Ini kan sesuatu hal positif dan masyarakat merasa terlindungi. Jadi, artinya hubungan kerja yang dihadapi oleh pemerintah sekurang-kurangnya bisa mendapatkan kepastian hukum,” katanya. (mba/*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
