BINTAN – Komite tour mangrove di Lagoi, Teluk Sebong, Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) diduga melakukan pungutan liar (Pungli) untuk tarif tour wisata mangrove di kawasan dengan mematok biaya sebesar Rp400 ribu.
Salah seorang warga Telok Sebong, Bambang menuturkan bahwa adanya dugaan pungli yang dilakukan penglola aktivitas mangrove yang melewati dua desa dan satu kelurahan di Telok Sebong.
Bambang menyebutkan, biaya yang dikenakan untuk tour wisata dari koperasi sebesar Rp400 ribu untuk satu tiket dan dibagi dengan operator sebagai penyedia jasa.
“Dari uang Rp400 ribu itu ada untuk komite Rp150 ribu, ada untuk pembayaran retribusi sebesar 10 ribu dan untuk jasa operator Rp150 ribu,” terang Bambang.
Dia menambahkan, penarikan yang masih tersisa Rp90 ribu tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat desa dan tanpa melibatkan BUMDes yang ada.
“Alasan mereka (pihak komite) untuk satgas kebersihan desa. Kami sudah meminta mediasi, untuk menjelaskan aliran uang tersebut. Namun alasannya sudah diserahkan ke desa,” sambung Bambang.
“Kami warga desa tidak merasakan efek dari adanya uang masuk dari adanya tour mangrove yang dikelola oleh komite tersebut,” jelas Bambang.
Terkait hal itu, pihak Bintan Resort Cakrawala (BRC) memastikan bahawa pengelolaan sungai di lokasi mangrove BRC dikelola oleh Komite Pengawas Mangrove melalui SK Bupati tahun 2018.
Head Officer Development, and business Operation BRC, Azmizal Usman mengatakan, ketua komite dijabat oleh Camat Telok Sebong.
Azmizal menyebutkan, komite tersebut diketuai camat dan sekertarisnya dari BRC. Kemudian, lanjut Azmizal, untuk anggotanya dari beberapa operator tour mangrove.
“Anggotanya ada dari BRC, Yetas, Green Mangrove, Wesa, dan BAP. Kemudian yang jadi pembina itu adalah Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Bintan, DLH dan Bupati,” ungkap Azmizal saat ditemui di lokasi tour mangrove.
Dia menjelaskan, untuk harga tiket tidak diatur oleh komite. Sedangkan untuk BRC sendiri, memungut biaya tour wisata mangrove sebesar Rp380 ribu dengan berbagai paket.
“Harga itu sudah termasuk pajak ke pemerintah, asuransi dan tiket masuk ke jeti yang kami kenakan Rp10 ribu,” terang Azmizal.
“Komite sebagai wadah untuk kami menentukan harga secara kesepakatan bersama. Tidak ada ketua komite yang menentukan,” kata dia.
Azmizal menyebutkan, komite tidak menerima uang apapun, dan langsung diberikan ke pajak daerah, selain pembayaran asuransi dan tiket masuk.
“Tidak ada potongan, dan komite tidak ada terima uang apa-apa,” ungkapnya.
