BATAM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat pengawasan, khususnya konten negatif di media sosial (medsos) mendekati Pilkada 2024.
Bawaslu Kepri juga mengajak masyarakat melakukan pengawasan konten digital di medsos yang mengarah kepada kampanye hitam, serta berita yang mengandung fitnah dan hoaks.
Dalam memantapkan pengawasan itu Bawaslu Kepri menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah elemen masyarakat dan stakeholder di Hotel Asia Link, Kota Batam, Kamis 15 November 2024.
Rapat ini menghadirkan berbagai organisasi serta pemangku kepentingan, termasuk Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Bangka Belitung, Suryani, sebagai pemateri.
Anggota Bawaslu Kepri, Rosdiana, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya kampanye hitam di ruang digital. Di mana banyak konten yang mengarah pada hoaks dan fitnah. Menurutnya, kampanye seharusnya menjadi ajang yang sehat dan positif, bukan sarana penyebaran informasi yang menyesatkan.
“Kami menyadari bahwa pengawasan di ruang digital bukan tugas yang mudah bagi Bawaslu. Kami memiliki keterbatasan, baik dari sisi jumlah personel maupun kapasitas pengawasan,” ujar Rosdiana.
“Untuk itu kami membutuhkan dukungan masyarakat, yang memiliki ‘mata dan telinga’ tanpa batas, kami optimis dapat meminimalkan dampak konten negatif,” ujarnya.
Rosdiana menambahkan, Bawaslu berharap forum ini bisa menghasilkan berbagai ide untuk memperkuat pengawasan di dunia maya, sehingga ruang bagi penyebaran hoaks semakin sempit.
Apalagi katanya bahaya hoaks dapat merusak kerukunan masyarakat dan bahkan memicu perpecahan hingga ke tingkat keluarga.
“Pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan bahwa hoaks bisa memecah belah, bahkan sampai ke keluarga. Ada kasus di mana anak dan bapak tidak saling tegur hingga saat ini,” katanya.
Dengan adanya komitmen bersama dalam forum ini, ia berharap pelaksanaan Pilkada 2024 bisa berlangsung lancar, sehat, dan bebas dari fitnah serta hoaks, demi menjaga kedamaian dalam pesta demokrasi.
Baca juga: Ini Imbauan Bawaslu Tanjungpinang Terkait Pemasangan Iklan Paslon di Media Massa
Senada dengan itu, salah satu peserta yang hadir Jamal Nuhdi yang juga anggota Komunitas Pengawas Partisipatif (KPP) Kota Batam mengatakan kampanye hitam melalui media sosial harus diberantas, sebab menurutnya hoaks adalah sumber pembodohan publik.
“Seharusnya publik harus dicerdaskan dengan informasi-informasi yang benar,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mendukung bawaslu dan mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk memerangi hoaks tak hanya selama masa Pilkada namun untuk seterusnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
