TANJUNGPINANG – Bakal calon legislatif (bacaleg) kabupaten/kota dan provinsi sibuk urus pencalonan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (04/05).
Pantauan di RSUD Tanjungpinang, para bacaleg masih melakukan pengecekan kesehatan atau medical check up (McU).
Mereka yang melakukan pengecekan kesehatan di rumah sakit menjalani proses kesehatan mulai dari tes urine narkoba, (laboratorium), Psikotes, Pengecekan Kesehatan oleh dokter Spesialis umum, serta Kejiwaan.
Salah seorang caleg Partai NasDem Provinsi Kepri, Safril menuturkan, sejak dua hari sudah melakukan proses pengecekan kesehatan di rumah sakit.
Menurutnya, proses pengecekan terkesan lambat karena keterbatasan tenaga kesehatan atau dokter spesialis yang membidangi. Akibatnya menghambat proses menyelesaikan syarat-syarat yang dilakukan.
“Seperti di rumah sakit ini, untuk melayani tes kejiwaan dokter hanya membatasi 30 orang peserta dalam sehari yang bisa dilayani, selebihnya datang lagi besok,” ucapnya.
Proses ini tidak hanya sampai di rumah sakit, selanjutnya ada persyaratan yang harus diselesaikan di kepolisian mengurus SKCK sampai pengadilan.
“Semua tahapan ini wajib dilakukan dan harus mendapatkan surat rekomendasi resmi untuk bacaleg,” ujarnya
Bacaleg Partai Gerindra Bintan, Zulfajri menambahkan, proses mengikuti tahapan kesehatan di rumah sakit memang cukup alot. Para peserta harus menunggu berjam-jam mengantre dengan para peserta bacaleg lainnya.
“Antrean cukup panjang dengan para caleg lain,” sebutnya.
Kasi Medis dan Rujukan RSUD Tanjungpinang, Sumardiana menjelaskan, sudah ratusan bacaleg yang melakukan proses tes kesehatan di rumah sakit. Proses ini sudah dilakukan sejak akhir April kemarin.
“Ratusan caleg terdata sudah melakukan proses tes kesehatan sampai saat ini,” terangnya.
Baca juga: Alasan Bupati Bintan Belum Usulkan Nama Cawabup, Ini Katanya
Disinggung soal minimnya tenaga medis di RSUD yang melayani peserta, ia menuturkan, memang saat ini keterbatasan tenaga medis, dokter spesialis khususnya masalah kejiwaan, sehingga mengalami antrean panjang. Sementara hanya dilayani satu dokter spesialis dari ratusan pemohon dari partai politik.
“Memang benar keterbatasan tenaga medis, untuk melayani para peserta pun harus ada batasan,” ucapnya. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
