KARIMUN – Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Rakyat Karimun Bersuara akan menggelar aksi damai terkait permasalahan sembako yang kini meresahkan, pada Rabu 20 Agustus 2025.
Aksi itu rencananya akan berlangsung di Coastal Area, Kantor BC Kepri, dan kediaman atau kantor Bupati Karimun.
Koordinator aksi, Denni Subairi mengatakan, sejumlah aksi akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut, di antaranya mengumpulkan bahan pokok dari masyarakat yang peduli, orasi di Coastal Area, menyerahkan bungkusan sembako kepada Bupati Karimun dan Kanwil DJBC Khusus Kepri, hingga penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu.
Deni menyebutkan, setiap item sembako yang diserahkan kepada bupati dan bea cukai akan dimasukan ke dalam plastik bungkusan es.
“Nanti sembilan bahan pokok itu kita kasih satu-satu sendok. Agar beliau tau sulitnya kondisi masyarakat tentang sembako ini,” kata Deni, Senin, 18 Agustus 2025.
Menurut Deni, kondisi bahan pokok di Kabupaten Karimun saat ini sangat memperihatinkan. Bukan hanya ketersediaan beras yang langka, tapi juga harga komoditi lain ikut melonjak.
“Awalnya beras, tapi sembako yang lain juga naik. Contohnya harga daging yang melonjak sekarang,” ujar Deni.
Diungkapkan Deni, Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah tidak memberikan solusi kepada masyarakat, termasuk beras SPHP dari Bulog.
Menurutnya, program beras SPHP merupakan program dari Pemerintah Pusat bagi keluarga tidak mampu atau miskin. Sementara kondisinya banyak masyarakat Karimun yang tidak memakan beras tersebut.
“Keluarga kita saja belum tau makan SPHP. Kalau SPHP ini sudah ada dari dulu, ada di seluruh Indonesia. Tapi yang dimau masyarakat itu tentang kebutuhan pasar bagi masyarakat keseluruhan,” ungkapnya.
Ditambahkan Deni, selama ini umumnya masyarakat Kabupaten Karimun memakan beras yang berasal dari Jawa, Padang serta Penyalai Riau.
Oleh karena itu Ia meminta agar Bupati Karimun serta seluruh instansi terkait dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan Ia juga menyinggung agar Ketua Apindo Karimun, A Lam, untuk dapat ikut dalam menyelesaikan permasalah tersebut.
“Masyarakat maunya regulasi yang jelas dan solusi tepat. Banyak regulasi yang tak masuk akal. Di Jawa, Penyalai dan Padang beras itu banyak,” sebut Deni.
