BATAM – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kepulauan Riau (KONI Kepri) memberikan tanggapannya terkait keluhan yang disampaikan oleh keluarga dari atlet motocross, yang merasa tidak diperhatikan dalam beberapa aspek selama persiapan menuju kompetisi gelaran PON XXI Aceh-Sumut 2024.
Keluhan tersebut mencakup dugaan pergantian mekanik secara mendadak oleh pihak ofisial, dan belum tersedianya seragam kontingen hingga saat ini.
Ketua KONI Kepri, Usep RS menjelaskan bahwa sesuai prosedur dan mekanisme, urusan teknis seperti pelatihan, pemusatan latihan (TC), serta pengadaan peralatan semuanya diserahkan kepada Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga yang membidangi.
“Secara prosedural, KONI menerima usulan dari Pengprov termasuk mengenai pelatih dan mekanik, karena itu otoritas mereka,” kata Usep RS.
Lebih lanjut, Usep menekankan bahwa jika ada kendala yang dihadapi, termasuk terkait kenyamanan atlet dalam bertanding maka KONI akan bertindak sesuai dengan kewenangannya.
“Jika pelatih atau mekanik tidak sesuai dengan harapan dan berpotensi mengganggu prestasi, maka kewajiban KONI menyurati kepada IMI atau Pengprov cabang olahraga lain untuk diganti. Jadi mereka nanti yang juga mengajukan pergantian,” sambung Usep.
Selain itu, hal ini karena menyangkut aturan yang ada di Pengurus Besar (PB) KONI, terkait Delegation Registration Meeting (DRM) PON XXI 2024 yang sudah jauh-jauh hari dibuat sesuai aturan.
“Kalau untuk atlet adalah yang lolos di Pra PON, tapi kalau pelatih dan mekanik dapat diganti,” jelasnya.
Menanggapi isu pergantian pelatih dan mekanik yang disebut tidak sinkron, Use menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena usulan dari IMI, sehingga sebenarnya sudah tidak ada permasalahan lagi.
“Kini semua sudah berada dalam asrama haji untuk melanjutkan persiapan,” terang .
Selain itu, terkait isu yang beredar mengenai dugaan penyelewengan dana atlet, Ketua KONI Kepri menegaskan bahwa anggaran untuk TC dan persiapan atlet disalurkan langsung ke rekening Pengprov masing-masing.
“Tidak ada penyelewengan, semua dana telah disalurkan sesuai aturan ke masing-masing pengprov tiap cabang olahraga. Karena yang melakukan pelaporan SPJ penggunaan anggaran nanti dari mereka, karena harus disesuaikan dengan RAB yang mereka buat,” tegasnya.
Ia juga mengklarifikasi bahwa permasalahan yang muncul lebih dikarenakan adanya miskomunikasi antara Pengprov dengan pihak terkait.
“Ini murni miskomunikasi, tidak ada penyelewengan sama sekali,” sebut dia.
