JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar seluruh presiden yang pernah memimpin Indonesia diberikan gelar pahlawan nasional.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (6/11/2025), ketika menanggapi polemik penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
“Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya,” ujar Bahlil.
Gus Dur dan Habibie Juga Layak Dapat Gelar
Dalam daftar 40 nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat pula nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Bahlil menilai, selain Soeharto, Gus Dur dan BJ Habibie juga memiliki jasa besar untuk bangsa dan layak diberikan penghargaan serupa.
“Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanya lah,” kata Bahlil menegaskan.
Jasa Soeharto Tak Bisa Dihapus
Menanggapi adanya penolakan terhadap gelar pahlawan bagi Soeharto, Bahlil menilai hal itu wajar. Meski begitu, ia menegaskan bahwa jasa Soeharto dalam membangun bangsa selama 32 tahun tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Negara ini, kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya. Jadi kita biasa saja. Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa,” kata Bahlil.
Menurutnya, tak ada pemimpin yang sempurna. Namun, Soeharto dinilai berhasil menciptakan swasembada pangan, membuka lapangan kerja, hingga membawa Indonesia menjadi Macan Asia.
“Mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100 persen kemudian inflasinya terjaga, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam swasembada pangan, swasembada energi, sampai kemudian bangsa kita menjadi Macan Asia di pada saat itu ya, di zaman Orde Baru,” ujar Bahlil.
500 Aktivis dan Akademisi Tegas Tolak Gelar untuk Soeharto
Di sisi lain, gelombang penolakan terhadap usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional datang dari kalangan aktivis dan akademisi.
Sebanyak 500 tokoh masyarakat sipil secara tegas menyatakan menolak pemberian gelar tersebut dalam deklarasi di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Aktivis HAM sekaligus Direktur Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, mendesak pemerintah membatalkan rencana tersebut.
Baca Juga: Prabowo Bongkar Hubungan Aslinya dengan Jokowi: “Aku Hopeng Sama Beliau, Kok Takut?”
Ia menyebut terdapat empat alasan utama mengapa Soeharto tidak layak menyandang gelar pahlawan nasional.
Pertama, masa pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dinilai penuh pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kedua, terdapat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas.
“Yang ketiga, juga diikuti dengan pemberangusan kebebasan berpendapat, kebebasan pers sampai dengan kebebasan akademik,” ungkap Usman.
“Dan yang terakhir adalah adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi selama pemerintahan Soeharto,” sambungnya menegaskan.
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
