BATAM – Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan secara langsung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam Tahun 2022 pada sidang Paripurna di Gedung DPRD Batam.
Di hadapan para anggota DPRD Batam, Rudi mengatakan penyampaian LKPj Wali Kota Batam Tahun 2022 ini guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Selain itu, dalam penyusunannya telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.
“Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” katanya, Kamis (29/3).
Rudi menyampaikan, secara umum LKPj Wali Kota Batam Tahun 2023 pada bagian pertama memuat antara lain: Pendahuluan, berisi data umum daerah, seperti data geografis daerah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah PNS, kondisi ekonomi daerah, visi dan misi kepala daerah.
“Kemudian pada bagian kedua buku LKPj ini memuat antara lain perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah,” ujarnya.
Menurut Rudi, wabah Covid-19 tahun 2022 masih memberikan pengaruh terhadap realisasi pendapatan daerah baik dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), maupun lain-lain pendapatan yang sah sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 harus dilakukan penyesuaian.
Target pendapatan pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.090.764.805.038 dan terealisasi sebesar Rp2.849.132.493.246 atau setara dengan 92,18 persen.
Sementara belanja APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.245.915.140.778 dengan terealisasi sebesar Rp2.949.236.295.794.
“Atau terealisasi sebesar 90,86 persen. Sedangkan target penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022 sebesar Rp155.150.335.740 dan terealisasi sebesar Rp155.150.335.739. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada buku LKPj Wali Kota Batam tahun 2022,” ujarnya.
Rudi juga menyampaikan, sepanjang 2022 Pemko Batam juga meraih sejumlah penghargaan. Ini adalah bukti pengakuan pihak luar atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pembinaan kemasyarakatan.
“Keberhasilan itu semua tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama DPRD serta masyarakat Kota Batam,” katanya.
