TANJUNGPINANG – Bawaslu Kota Tanjungpinang bersama KPU Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.
Rakor yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang, dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini, Maryamah, Novira Damayanti, serta Ketua dan Anggota KPU Kota Tanjungpinang Aswin N, Andri Yudi, Muhammad Yusuf, Susanty, M. Diwa Prayoga pada Jumat (24/6) lalu.
Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhamad Zaini menjelaskan Rakor tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kelembagaan Penyelenggara Pemilu, antara Bawaslu Kota Tanjungpinang dan KPU Kota Tanjungpinang, dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Perhelatan pesta demokrasi tersebut cukup kompleks, karena proses tahapan Pemilu dilaksanakan serentak untuk pemilihan anggota Legislatif dan Presiden, sekaligus beririsan dengan pelaksanaan Pilkada ditahun 2024,” katanya, melalui rilis resminya yang diterima Ulasan.co, Ahad (26/6).
Baca juga: Pemilu dan Pilkada Serentak akan digelar di tahun 2024
Menurutnya, peningkatan kerjasama, optimalisasi fungsi komunikasi, koordinasi dan kolaborasi kelembagaan antar Penyelenggara Pemilu, maupun dengan stakeholder menjadi penting dan kunci kesuksesan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
Dengan terbitnya PKPU No.3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, Maka perlu diadakan Rakor, guna menyatukan spirit dan penyamaan persepsi terhadap regulasi, serta mendiskusikan berbagai potensi kerawanan dalam tahapan Pemilu yang perlu dicegah dan diantisipasi bersama.
“Kita juga perlu memperkuat fungsi pelaksanaan teknis dan pengawasan,” ujarnya.
Dalam agenda Rakor tersebut disepakati komitmen bersama Bawaslu KPU untuk memperkuat kolaborasi, sehingga dapat meningkatkan public trust terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.
Baca juga: KPU Kepri Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Rp117 Miliar
Sementara itu, Ketua KPU Kota Tanjungpinang Aswin N, mengatakan, untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 perlu melibatkan semua pihak.
“Kebersamaan ini yang harus senantiasa dioptimalkan hingga ke level penyelenggara badan adhoc,” kata Aswin.
Aswin menambahkan, tahapan pertama yang akan hadapi bersama adalah proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik.
