BATAM – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau (Kepri) akan membentuk Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya anak muda untuk mengawasi Pilkada 2024.
Kordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kepri, Maryamah mengatakan, secara substansi P2P akan memiliki kesamaan dengan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang juga pernah dibentuk pada tahun 2020 dan 2021 lalu.
“Keduanya sama karena masih lahir dari rahim Bawaslu. Nanti P2P akan dibuat berjenjang persis seperti SKPP, mulai dari tingkat kota hingga nasional,” ujarnya.
Maryamah menyampaikan, kader SKPP yang masih aktif di tingkat kabupaten/kota akan turut dilibatkan dalam pembentukan P2P ini.
“Jadi melalui P2P kami akan merekrut lagi kader pengawas partisipatif sehingga semakin banyak yang berpartisipasi mengawasi Pemilu,” ungkapnya.
“Kami juga sudah tanyakan kepada penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, Alhamdulillah masih ada SKPP yang aktif walupun jumlahnya telah sedikit,” sambungnya.
Ia menambahkan, perekrutan peserta P2P kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024 di tingkat Kabupaten Kota dan berlanjut ke provinsi. “Untuk tanggal masih dalam pembahasan,” ucapnya.
Baca juga: Mantan Pansel Bawaslu Kepri Ungkap Kebiasaan Niko, Kandidat Pilkada Bintan
Selain itu, Bawaslu Kepri juga mendorong kepada seluruh penyelenggara yang berada di bawahnya untuk kembali mengaktifkan beberapa program wajib nasional yang telah ada, seperti Saka Adhyasta Pramuka, Forum Warga, Pojok Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang.
“Sebab, di Pilkada kali ini pelanggaran pemilu seperti politik uang dan netralitas ASN, TNI/Polri masih berpotensi terjadi, sehingga diperlukan perhatian yang lebih.”
“Apalagi kami menilai, baik di Pilkada Provinsi Kepri, maupun tingkat kabupaten/kota akan ada banyak kejutan,” katanya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
