Bawaslu Kepri Gelar Workshop Pengawasan Partisipatif Sukseskan Pemilu 2024

BATAM РBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau (Kepri), menggelar workshop pengawasan partisipatif untuk sukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 yang berlangsung di Harris Hotel, Batam, Kamis (27/7).

Workshop ini diikuti hampir sebagian besar kaum milenial di seluruh universitas dan organisasi kepemudaan se-Kota Batam.

Workshop ini dibuka Kepala Devisi Pengawas Pemilu dan Partisipatif Bawaslu Kepri, Rosnawati.

Turut hadir Nia Sjarifudin, Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, dan Syamsuddin Alimsyah selaku Ketua ASA Indonesia.

Rosnawati menyebutkan, hingga saat ini bahwa pihaknya sudah selesai menggelar MoU dengan lebih kurang 1.073 orang, sebagai pengawas pemilu.

Lanjut Rosnawati, dari jumlah tersebut sebagian besar adalah kaum milenial dari sejumlah perguruan tinggi di Kepri.

“Trobosan partisipatif ribuan pengawas ini hanya ada di Kepri, ini juga sangat diapresiasi Bawaslu RI,” sebutnya.

“Kita bahkan sudah memiliki pengawas pemilu sampai ke pelosok desa,” tambahnya.

Sementara, Nia Sjarifudin menggambarkan tentang persoalan Pemilu 2017 yang menurutnya adalah, pesta demokrasi yang tidak boleh diulang kembali saat ini.

Kegaduhan sistem pemilu yang terjadi di tahun sebelumnya menurut Nia, adalah karena dampak pemahaman yang mencampur adukkan antara sikap agama dengan tatanan demokrasi dan pancasila.

“Kita berharap pemilu nanti berjalan dengan jujur, aman dan adil,” harap Nia.

Sedangkan, Syamsuddin Alimsyah memaparkan soal sistem pemilu yang berkualitas dan sejahtera.

Bagi Syamsudin, pemilu saat ini perlu dilakukan pengawasan yang partisipatisi umtik mengawal proses demokrasi yang lebih baik.

“Pengawasan partisipatif dapat dilakukan secara sukarela oleh individu, atau lembaga dalam rangka memastikan penyelenggara pemilu yang demokrasi,” ucapnya.

Dirinya membagikan tips strategi pengawasan yang lebih efektif, diantaranya siapa peserta pemilunya, cek reputasinya, seperti misalnya apakah pernah tersandung masalah hukum, pelanggaran HAM.

Selanjutnya, Siapa yang akan memilih, serta soal Kampanye.