Kemudian, terkait perubahan penggunaan anggaran dinilai sangat berpengaruh terhadap struktur ekonomi yang telah disusun sejak tahun lalu. Misalnya, yang awalnya pemerintah ingin mengandalkan sektor jasa, tapi karena kebijakan penghematan anggaran, maka harus dipindahkan ke sektor lain.
“Tapi karena biaya operasional dipindahkan, yang sebelumnya banyak menguntungkan sektor jasa, pindah ke sektor yang lain, ini kan akan berpengaruh. Apalagi secara keseluruhan belanja pemerintah itu punya porsi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Sementara Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai ada beberapa faktor Presiden Prabowo memangkas anggaran perjalanan dinas dan lainnya, mulai dari mencari dana membiayai program MBG hingga pembentukan kementerian baru.
Rendy menyebutkan, sumber pendapatan negara yang direncanakan bertambah dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai tahun ini nyatanya batal diterapkan, karena panen kritik dan penolakan. Akhirnya, pungutan PPN 12 persen hanya menyasar barang mewah.
“Proyeksi penerimaan pajak yang tadinya diekspektasikan bisa meningkat dari kebijakan tarif PPN 12 persen itu harus berubah, mengingat pemerintah melakukan penyesuaian untuk kebijakan tarif PPN 12 persen yang baru, di mana tarif ini nantinya tidak berlaku untuk semua barang ataupun aktivitas jasa,” terang Yusuf Rendy Manilet.
Apakah diet belanja APBN ini berdampak ke perekonomian. Dia mengatakan, harus dilihat lebih rinci ke mana dana yang dipangkas ini akan dialihkan.
Baca juga: Inpres Efisiensi APBN dan APBD 2025, Presiden Prabowo Perintahkan Hemat Belanja Rp306,69 T
Apakah nanti anggaran perjalanan dinas yang dipangkas dialokasikan untuk belanja lain atau tidak. Jika pemangkasan belanja perjalanan dinas dialokasikan untuk bansos, subsidi hingga infrastruktur, maka efek guncangannya tidak akan besar ke perekonomian.
Rendy juga mengakui kebijakan pemangkasan belanja perjalanan dinas KL dan Pemda ini, akan berdampak besar bagi industri pariwisata seperti perhotelan dan restoran.
“Jadi berita buruknya perhotelan mulai harus berpikir, untuk menurunkan proporsi tamu dari pihak pemerintah dengan catatan kebijakan ini berlanjut,” ungkap Rendy.
Dia pun berharap pemerintah bisa memberikan solusi terhadap para pelaku usaha yang berkaitan dengan kebijakan ini. Misalnya, mendorong agar pariwisata Indonesia makin digandrungi. Sehingga potensi kehilangan potensi market dari konsumen negara bisa dikompensasi, dari wisatawan domestik maupun mancanegara non pemerintah.
“Jadi untuk mengkompensasi kunjungan ke hotel dan penggunaan transportasi, pemerintah harus fokus pada kebijakan yang berkaitan dengan program pariwisata dan juga meningkatkan daya beli masyarakat secara umum,” kata dia menutup wawancara.
