KARIMUN – Para petugas kebersihan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih melakukan mogok kerja hingga hari ini, Ahad 16 Februari 2025.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun, Djunaidi menggelar pertemuan dengan para petugas kebersihan hari ini, Ahad 16 Februari 2025.
Djunaidi mengatakan, untuk pembayaran gaji para petugas kebersihan yang berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL) terbentur aturan. Dimana untuk PHL harus melalui pihak ketiga atau outsourcing.
Untuk itu, kata Djunaidi, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPK dan BPKP untuk meminta diskresi atau kemudahan dalam pembayaran gaji, hingga ditunjuknya perusahaan outsourcing yang menaungi para pekerja kebersihan tersebut.
“Ini berlaku dalam waktu yang berjalan. Karena aturan itu, kita perlu kehati-hatian merealisasikan gaji saudara-saudara kita ini. Kami perlu cepat koordinasi dan konsultasi dengan BPK dan BPKP. Jadi kita minta diskresi dalam beberapa bulan, untuk kami menunjukkan pihak ketiga penyedia pekerja, khususnya di lingkungan kebersihan dan pertamanan,” kata Djunaidi menjelaskan.
Djunaidi mengakui, aksi mogok kerja petugas kebersihan akan menyebabkan penumpukan sampah. Ia pun tidak menyalahkan para pekerja, karena membutuhkan uang gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
“Ini bukan belanja barang tapi gaji. Mereka untuk kebutuhan keluarga mereka. Kejadian ini juga terjadi di daerah lain. Kami koordinasi di kabupaten kota Kepri juga sama,” ujar
Sementara seorang petugas kebersihan, Mulyono juga menegaskan bahwa aksi mogok kerja tetap dilanjutkan hingga gaji bulan Januari dan Februari mereka diterima.
“Kami tetap sesuai kesepakatan kami, mogok sampai gaji keluar. Kalau gaji keluar sore, maka malam kami langsung kerja, gaji keluar subuh paginya kami kerja,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Karimun sempat mengajukan solusi untuk membayarkan para petugas kebersihan sebesar Rp50 ribu per hari, hingga adanya outsourcing.
Namun para petugas itu tetap bersikukuh, karena nilai tersebut tidak mampu menutupi kebutuhan mereka.
“Kalau Rp50 ribu itu kami terima, itu tidak akan menutupi kebutuhan, belum bayar hutang di warung, biaya anak sekolah. Lebih baik kami cari diluar (selama mogok kerja),” ungkap Mulyono menutup wawancara.
