BEM SI Kerakyatan Kepri Advokasi Permasalahan yang Dihadapi Warga Pulau Poto Bintan

Koorda Kepri BEM SI Kerakyatan Randi Febriandi

BINTAN – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan Koordinator Daerah Kepulauan Riau (BEM SI Kerakyatan Korda Kepri) mengadvokasi permasalahan yang dihadapi warga Kampung Tenggel, Pulau Poto, Kabupaten Bintan.

Koorda Kepri BEM SI Kerakyatan, Randi Febriandi, mengatakan, kunjungannya ke Pulau Poto untuk membantu warga Pulau Poto dalam menghadapi berbagai permasalahan yang hangat dibicarakan dalam beberapa hari terakhir.

Selain persoalan sengketa lahan, ternyata terdapat isu lainnya yang berhubungan dengan hajat hidup warga Kampung Tenggel. Isu tersebut berhubungan dengan investasi yang akan dilakukan PT Bintan Alumni Indonesia (BAI) di kawasan tersebut.

“Ada permasalahan sengketa lahan antara warga dengan pihak perusahaan tertentu yang lahannya sudah dibebaskan oleh PT BAI. Ada yang sedang bergulir di Polres Bintan terkait dugaan surat tanah palsu, kemudian sekarang muncul isu investasi yang meresahkan warga,” kata Randi yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji di Bintan, Ahad 16 November 2025.

Dalam pertemuan dengan tokoh warga Tenggel, Randi menjelaskan bahwa warga Tenggel membuka diri menerima investasi di Pulau Poto asalkan tidak menimbulkan kerugian kepada mereka. Namun sekarang mereka merasa resah setelah muncul isu akan dibangun industri penyulingan minyak di pulau tersebut.

Isu tentang investasi penyulingan minyak itu sempat membuat warga kaget lantaran mereka tidak pernah mendapatkan informasi tersebut. Namun kekhawatiran itu semakin menjadi-jadi setelah salah satu tokoh di Pulau Poto mengkonfirmasi informasi kepada pihak lainnya – seperti manajemen pengelola kawasan wisata Pulau Cempedak.

PT BAI berencana membangun industri penyulingan minyak di daerah tersebut.

Sementara perusahaan yang membangun usaha di Galang Batang itu, tidak pernah menyosialisasikan kepada warga akan membangun industri penyulingan minyak di atas lahan seluas sekitar 2800 hektare.

“Wajar warga resah karena pihak perusahaan pernah mengatakan akan membangun pabrik baterai, sementara terkait industri penyulingan minyak itu baru mereka dengar,” ujarnya.

Menurut dia, warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan khawatir terkena dampaknya. Mereka sejak dahulu berupaya menjaga perairan agar tidak tercemar limbah.

Kemudian warga juga merasa resah terkena dampak negatif dari industri penyulingan minyak.

“Mereka juga khawatir ‘dipaksa’ meninggalkan kampung halamannya,” ujarnya.

Pabrik Baterai
Salah satu tokoh masyarakat Pulau Poto, Andi Suratno minta PT BAI merealisasikan rencana investasi pembangunan pabrik baterai di kawasan itu.

Rencana pembangunan pabrik baterai, termasuk rumah sakit di Pulau Poto pernah disampaikan pihak manajemen PT BAI sekitar setahun yang lalu saat menyosialisasikan rencana investasi di pulau itu.

“Kami mendukung pihak perusahaan membangun pabrik baterai dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan,” ujar Andi, yang juga bekerja sebagai nelayan.

Andi mengatakan investasi pembangunan pabrik baterai di Pulau Poto dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Pihak perusahaan pun diharapkan membuka akses yang luas bagi warga sekitar untuk melakukan kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan perekonomian.

“Seingat saya dan warga lainnya yang mengikuti sosialisasi tersebut, PT BAI ingin membangun pabrik baterai. Kami baru mendengar perusahaan itu berencana membangun industri bahan bakar di Pulau Poto,” katanya.

Andi menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk investasi yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan warga. Mereka juga menolak jika suatu saat nanti “dipaksa” untuk meninggalkan kampung halamannya.

“Kami minta PT BAI terbuka, transparan dalam menyampaikan investasi yang akan dibangun di Pulau Poto dan kawasan lainnya di sekitar pulau ini,” ucapnya.