Tanjungpinang – Pamflet seruan aksi demonstrasi Aliansi Darurat Demokrasi Indonesia (ADDI) menuntut Wali Kota Tanjungpinang Rahma agar bertanggungjawab atas kerugian masyarakat akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat beredar di media sosial.
Koordinator Lapangan (Korlap) Edi Putra mengatakan, pihaknya akan melanjutkan aksi demontrasi pasca diabaikan audiensi ADDI oleh Wali Kota Rahma baru-baru ini. Aksi itu akan dilakukan di halaman Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang pada Kamis (22/7).
“Iya, besok pukul 10.00 WIB sampai selesai. Ini lanjutan gerakan bersama yang kermarin itu,” kata Edi saat dihubungi Ulasan.co, Rabu (21/7).
Baca juga: Kecewa Dengan Rahma, ADDI Ancam Demo Kantor Wali Kota Tanjungpinang
Ia menyebutkan, pihaknya akan turun melakukan unjuk rasa bersama warga yang terpanggil untuk menyuarakan kepentingan masyarakat.
Menurut Edi, dalam aksi tersebut nantinya pihaknya akan menuntut pertangungjawaban Wali Kota Tanjungpinang untuk menggantikan kerugian masyarakat akibat PPKM Darurat. Sebab, dampak PPKM itu mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan.
Bahkan, lanjutnya, selama PPKM Darurat diberlakukan, masyarakat juga tidak mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang.
“Jika wali kota tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat dalam mengemban amanah yang diberikan masyarakat, sebaiknya wali kota segera mundur dari jabatannya,” pungkasnya.
Pewarta: Tommy Yandra
Redaktur: Albet
