NATUNA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna kini mengandalkan sistem absensi fingerprint untuk mencatat kehadiran ASN sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas kerja. Namun, meski terkesan canggih, sistem ini ternyata belum sepenuhnya bebas dari celah penyalahgunaan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Natuna, M. Alim Sanjaya, mengungkapkan bahwa praktik manipulasi absensi seperti joki absen masih mungkin terjadi jika tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau tidak ada pengawasan yang serius dari masing-masing OPD, potensi joki absen itu tetap ada,” kata Alim saat ditemui pada Kamis 15 Mei 2025.
Ia menambahkan, sistem fingerprint memang dirancang untuk meningkatkan akurasi kehadiran, namun tanpa kontrol yang memadai, sistem ini bisa dimanipulasi oleh oknum pegawai yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu berdampak pada objektivitas penilaian kinerja dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Baca juga: Disdik Natuna Intruksikan Acara Perpisahan Sekolah Ditiadakan, Ini Alasannya
Meski demikian, hingga saat ini BKPSDM Natuna belum menerima laporan resmi terkait adanya praktik titip absen atau joki absen di lingkungan Pemkab Natuna.
“Kalau ada bukti atau laporan yang masuk, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai aturan,” tutupnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
