BATAM – Aktivis media sosial Batam, Yusril Koto, kembali mengkritik tajam terhadap proyek yang tengah berlangsung di Daerah Aliran Sungai (DAS) Baloi. Alih-alih melihat upaya normalisasi sungai, Yusril justru mencium aroma komersialisasi terselubung.
Lewat gambar-gambar perencanaan yang diperolehnya dari BP Batam, Yusril menunjukkan bahwa kawasan DAS Baloi justru diarahkan menjadi area bisnis. “Saya kaget lihat presentasinya. Siang malam, jelas terlihat, sungai itu mau disulap jadi kawasan komersial. Ada ruko, lebarnya cuma sekitar 5 meter. Ini sudah disiapkan lama sebelum isu ini meledak ke publik,” katanya, Sabtu 19 April 2025.
Yusril pun mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan dari proyek ini. Menurutnya, jika benar tujuannya adalah menjadikan DAS sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), seharusnya ada pelebaran sungai, pemasangan batu miring, dan jalan inspeksi.
“Tapi yang muncul malah ruko. Ini jelas bukan RTH. Ini proyek bisnis berkedok lingkungan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kondisi di hulu, di mana kawasan hutan bukit Vista telah gundul dan bangunan bertingkat bermunculan. Hal ini membuat limpahan air semakin besar, dan tanpa pelebaran sungai, banjir adalah keniscayaan. “Katanya buat RTH, tapi kok malah jadi deretan ruko? Mana kajian lingkungannya?” kata Yusril menyindir.
Yusril juga mengungkap, setelah penimbunan di DAS Baloi menjadi sorotan publik, ia langsung menerima informasi terkait keberadaan gambar-gambar perencanaan tersebut. Ia menekankan bahwa keselamatan warga dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas.
Sebelumnya, Yusril juga sudah mengecam dugaan penimbunan yang memperparah banjir di Perumahan Kezia, RT05 RW06, Baloi Indah, Lubuk Baja. Ia menilai tanah amblas dan retaknya rumah-rumah warga terjadi karena proyek tersebut menyempitkan aliran sungai.
“Setelah saya telusuri, ini proyek tipu-tipu. Tidak ada normalisasi. Yang ada malah penimbunan yang bikin air tidak bisa mengalir,” ujarnya.
Ia menyebut, penimbunan itu mencapai 350 meter panjangnya dan 35 meter lebarnya, menyisakan aliran sungai hanya sekitar 5 meter, kondisi yang sangat rawan banjir.
Lebih lanjut, Yusril mengatakan telah mengonfirmasi ke Dinas Bina Marga dan SDA Kota Batam, dan tidak ditemukan adanya proyek normalisasi tercatat.
“Tidak ada anggaran, tidak ada jalan inspeksi. Alat berat pun hanya dipinjamkan untuk kegiatan penimbunan. Ini proyek sarat kepentingan dan bentuk nyata kejahatan lingkungan,” katanya.
Baca juga: Wakil Kepala BP Batam Meradang Diancam TikTokers Yusril Koto
Isu ini memanas setelah Wakil Kepala BP Batam meninjau lokasi dan terjadi perdebatan sengit. Malam harinya, Yusril menerima informasi bahwa tiga ekskavator dan lima dump truck akan dikerahkan untuk menggali kembali timbunan tersebut.
Yusril juga menyoroti dugaan keterlibatan anggota DPRD Kepri, Lik Khai, dan berharap proses hukum segera berjalan.
“Hukum harus ditegakkan dulu. Masyarakat masih bertanya-tanya. Jangan diredam. Ini kejahatan lingkungan dan harus diusut sampai tuntas,” katanya menutup. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
