BATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menekankan pentingnya penerapan kebijakan transisi yang terukur terkait rencana penghentian rekomendasi impor limbah non-B3 plastik daur ulang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Langkah transisi ini dinilai krusial agar tidak menimbulkan tekanan terhadap aktivitas industri, investasi, dan ketenagakerjaan di Batam.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyampaikan bahwa perubahan mendadak terhadap kebijakan bahan baku industri berisiko memengaruhi iklim investasi dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha, khususnya di sektor industri yang telah lama beroperasi dan berkontribusi pada ekspor nasional.
Di sisi lain, BP Batam tetap memahami tujuan kebijakan ini untuk memperkuat tata kelola lingkungan.
“Namun, setiap perubahan perlu diiringi masa transisi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha. Kepastian regulasi sangat penting bagi keberlanjutan investasi di Batam,” ujar Fary dalam keterangan tertulis, Kamis 16 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa industri daur ulang plastik non-B3 di Batam memiliki peran strategis dalam mendukung rantai pasok nasional serta pengembangan ekonomi sirkular. Berdasarkan data BP Batam, volume pengolahan limbah plastik pada 2024 mencapai 266.878 ton, meningkat dari 176.774 ton pada 2023.
Saat ini, terdapat 16 perusahaan yang bergerak di sektor tersebut, dengan nilai investasi sekitar USD 50 juta. Industri ini juga menyumbang ekspor sebesar USD 60 juta per tahun dan menyerap lebih dari 3.500 tenaga kerja lokal.
BP Batam menilai, jika penghentian rekomendasi impor diterapkan tanpa masa transisi, hal ini berpotensi memicu perlambatan produksi, penurunan ekspor, serta dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi ribuan pekerja dan UMKM di sekitar kawasan industri.
Guna menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, BP Batam telah menyampaikan pandangan resmi kepada KLHK agar kebijakan dijalankan melalui masa transisi selama lima tahun.
Masa transisi ini diharapkan memberi waktu bagi industri untuk beradaptasi secara bertahap, mengganti pasokan bahan baku dari impor ke sumber domestik, sambil tetap memenuhi standar lingkungan yang berlaku.
Fary menegaskan, usulan tersebut bukanlah bentuk penolakan, melainkan langkah untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepastian berusaha.
“Batam berkomitmen mendukung arah kebijakan hijau pemerintah, dengan tetap melindungi tenaga kerja dan kepercayaan investor,” tambahnya.
Sebagai kawasan yang berorientasi pada ekspor dan investasi, BP Batam menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang stabil, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.
