BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam memaparkan Rencana Kerja Tahun 2023 kepada DPR RI di Sasono Mulyo Ballroom-Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (31/8). Dalam pemaparannya, BP Batam akan fokus pada pengembangan empat sektor utama.
Rencana kerja tersebut sesuai Pagu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023. Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI mengatakan, pihaknya memprioritaskan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) tahun 2022-2024 serta RKA BP Batam 2023.
Adapun empat sektor pengembangan BP Batam di tahun depan adalah industri manufaktur, jasa, pariwisata dan logistik.
“Dengan harapan fokus pembangunan Batam mampu mendukung pemulihan dunia industri, pariwisata serta ekonomi secara global dan merata bagi masyarakat Batam,” kata Purwiyanto kepada ulasan.co, Kamis (1/9).
Lanjutnya, hal ini juga diharapkan dapat mendukung rencana kerja pemerintah RKP tahun 2023 dalam meningkatkan produktifitas untuk transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan ekonomi.
Baca juga: Pendapatan BP Batam Tahun 2021 Rp1,75 Triliun
“Dengan program strategis rencana kerja dan anggaran BP Batam,kami berharap mendapat dukungan penuh Komisi VI hingga rapat final,” kata dia.
Menurutnya, saat ini Batam terus berbenah, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi terus membangun infrastruktur, agar target pemulihan ekonomi, industri dan wisata dapat tercapai.
Purwiyanto mengatakan, dalam rapat tersebut DPR RI juga menyampaikan beberapa masukkan dan harapan agar Batam dapat menjadi destinasi wisata yang nyaman dan menjadi pilihan utama untuk didatangi.
“Selain tourism destination, penyerapan tenaga kerja juga tak luput dari pandangan mereka,” kata dia.
Harapannya Batam dengan julukan sebagai kota berbasis industri, dapat terus meningkatkan investasi yang menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran.
Adapun hasil putusan atau perubahan Pagu Anggaran BP Batam 2023 beserta rincian program kerja akan ditetapkan dalam RDP Komisi VI DPR RI pada agenda selanjutnya.
Baca juga: BP Batam Adakan Pelatihan LPKM
