BATAM – Dalam semangat memperkuat sinergi dan komunikasi, Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar forum silaturahmi bersama pelaku usaha dan perwakilan asosiasi se-Kota Batam di Balairungsari BP Batam, Rabu 16 April 2025.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar temu muka, tetapi ruang penting untuk menyampaikan arah kebijakan ke depan serta menyerap langsung aspirasi dari para pelaku usaha.
“Alhamdulillah, kami bersyukur karena forum ini benar-benar dihadiri oleh representasi pelaku usaha Batam yang aktif dan konstruktif,” ujarnya.
Amsakar menyampaikan, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci sukses pembangunan Batam. Ia menilai, semakin pelaku usaha memahami arah kebijakan, semakin mudah menciptakan sinergi yang produktif.
Tak kurang dari sepuluh pelaku usaha menyampaikan pandangan dan masukan dalam sesi dialog terbuka. Beberapa menekankan pentingnya konsistensi kebijakan, sementara lainnya mendorong adanya pembenahan layanan dan penyederhanaan proses perizinan.
“Ini penting untuk meluruskan persepsi. Kami turun ke lapangan bukan untuk mengintervensi, melainkan menunjukkan bahwa kami bekerja sesuai norma dan aturan,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan bahwa transformasi pelayanan tidak bisa dilakukan segelintir orang. “Pembangunan Batam ini bukan hanya tanggung jawab saya dan Bu Li Claudia Chandra. Harus kita gotong bersama,” katanya.
Forum ini juga menjadi ruang refleksi bersama dalam menentukan masa depan Batam. “Mau Batam ini jadi lebih baik atau sebaliknya, itu ditentukan dari kebersamaan dan kesadaran kolektif kita,” kata Amsakar.
Salah satu isu yang mengemuka adalah harapan agar pelayanan dipermudah dan transparan. Menanggapi itu, Amsakar menyinggung terbitnya Perpres Nomor 21 Tahun 2025 sebagai bukti dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat layanan di daerah.
Ia menyebut para pelaku usaha butuh kejelasan dalam setiap proses—baik dari sisi persyaratan, durasi, maupun biaya. Karenanya, BP Batam terus mendorong agar beberapa kewenangan, seperti PKKPRL dan Amdal untuk PMA, dapat dikelola langsung di daerah.
“Tanpa banyak bicara, kita bekerja. Diam-diam keluar perpres, itu bukti komitmen nyata,” ucapnya.
Sebagai bentuk konkret, BP Batam akan memangkas prosedur layanan yang selama ini berbelit. Misalnya, pelepasan hutan lindung yang sebelumnya harus melalui rekomendasi provinsi, kini cukup diproses langsung oleh BP Batam. Patwa planologi juga akan disatukan dalam tim PKKPRL untuk percepatan.
“Pak Presiden sudah jelas, tidak perlu lagi persetujuan teknis yang memperlambat. Maka di Batam, insya Allah, juga tidak ada lagi pertek-pertek seperti itu,” ujarnya.
Baca juga: Di Bawah Kepemimpinan Amsakar-Li Claudia, BP Batam Cetak Kinerja Cemerlang Triwulan I 2025
Tak hanya mendengar aspirasi, BP Batam juga mendorong pelaku usaha berkontribusi lebih jauh melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). “Kalau hanya mengandalkan PAD atau PNBP, sulit rasanya mempercepat perubahan wajah Batam,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Amsakar turut menyinggung soal wacana tarif resiprokal 32 persen dari Amerika Serikat yang ditunda selama 90 hari. Ia menegaskan bahwa BP Batam siap hadir membantu mencari solusi yang berpihak pada dunia usaha.
Menutup pertemuan, Amsakar mengingatkan bahwa dirinya baru efektif menjabat selama 19 hari, sementara struktur organisasi BP Batam masih dalam tahap pembentukan bersama Menpan RB.
“Kalau ada yang bertanya, mana hasilnya? Harap bersabar. Saat ini kami sedang menyusun fondasi yang kuat agar ke depan bisa berlari lebih cepat,” katanya menutup. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
