TANJUNGPINANG – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) untuk menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran.
Anggota Komite BPH Migas Nasional, Abdul Halim mengatakan, pengawasan penyaluran BBM subsidi harus dijaga ketat agar tidak ada penyelewengan. Terlebih lagi harga BBM saat ini sedang tinggi.
“Oleh karena itu kita bekerjasama dengan Pemprov Kepri untuk mengawasi penyebaran di daerah-daerah,” katanya saat ditemui di Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (24/11).
Ia menyebut saat ini secara nasional akan mendistribusikan sebanyak 17 juta kiloliter untuk daerah. Namun, belum ditentukan berapa besaran pendistribusian di daerah pada tahun 2023.
“Pemerintah pusat sudah menentukan 17 juta kiloliter untuk didistribusikan,” ucapnya.
Ia menyampaikan, celah pendistribusian BBM subsidi sering diselewengkan, yakni dengan cara gelondongan.
“Misalnya BPH Migasnya sudah menjatah satu bulan berapa banyak, ada beberapa dinas yang mengeluarkan tiga bulan atau setahun,” ujarnya.
Salah satu cara mempermudah untuk memberikan subsidi BBM yakni dengan adanya BPJS untuk nelayan.
“Nelayan yang mempunyai BPJS akan mempermudah kami dalam verifikasi pemberian subsidi BBM,” ujarnya.
Baca juga: Pertamina Pastikan Stok BBM Subsidi Aman
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengapresiasi BPH Migas yang telah menambah kuota BBM subsidi untuk daerahnya. Menurutnya, jika tidak ada tambahan kuota BBM subdisi dari BPH Migas, BBM di Kepri hanya akan bertahan sampai bulan Oktober kemarin.
“Kalau berdasarkan hitungan kuota kita, mungkin kemampuan kita cuma sampai Oktober itu sudah habis,” katanya.
“Kuota kita minta solar 15 persen, minyak tanah 1 persen tambahan, kemudian pertalite 20 persen,” pungkasnya. (*)
