TANJUNGPINANG – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Riau (Kepri) mengakui adanya lahan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang dibiarkan terbengkalai oleh pihak swasta di Tanjungpinang.
Pengakuan ini muncul setelah BPN menerima surat resmi dari Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah.
Kepala BPN Kepri, Nurus Sholichin, menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dan menemukan satu perusahaan yang lahannya tidak dimanfaatkan.
“Ada satu perusahaan, PT Temayan, yang kami identifikasi tidak mengelola lahannya seluas kurang lebih 1.600 hektare. Saat ini sedang kami proses karena tidak ada aktivitas di atas lahan tersebut,” ujarnya saat ditemui, Rabu 18 Juni 2025.
Nurus menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 62 Tahun 2023, lahan HGB dan HGU yang tidak difungsikan dapat dikenakan kebijakan redistribusi tanah atau bahkan ditarik kembali oleh negara.
“Kalau tidak difungsikan, bisa kita retribusikan atau negara ambil alih,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah secara terbuka menyuarakan keprihatinannya atas maraknya lahan tidur yang justru menghambat investasi di daerahnya. Ia menyebutkan bahwa sekitar 1.600 hektare lahan di wilayah Tanjungpinang, khususnya di Pulau Dompak dan Senggarang, dikuasai oleh pihak swasta namun tidak dimanfaatkan selama hampir 30 tahun.
“Sudah puluhan tahun lahan itu dikuasai, tapi tidak pernah dikelola. Seharusnya dikembalikan ke negara, bukan dikuasai dengan cara-cara tidak benar,” kata Lis.
Baca juga: Wali Kota Tanjungpinang Bongkar Mafia Lahan yang Hambat Investasi
Ia menambahkan bahwa pemerintah kota saat ini menggandeng aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan adanya mafia lahan yang membuat lahan produktif justru mangkrak.
Lahan seluas 1.600 hektare itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola dengan potensi besar yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi jika dikelola dengan benar. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
