Tanjungpinang, Ulasan.co- Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi lanjutan terkait percepatan penanganan covid-19 dengan agenda penegekan protokol kesehatan (Prokes) di ruang publik. Termasuk pelabuhan serta evaluasi pelaksanaan vaksinasi di ruang rapat utama (Rupatama) lantai 4, kantor gubenur, di Dompak, Tanjungpinang.
Dalam kesempatan ini Gubernur meminta kepada perwakilan dari tim Satgas Covid-19 untuk mengekspose secara rinci tempat-tempat yang dinilai rawan terhadap penyebaran covid-19 di Kepri guna dijadikan bahan pembahasan. Hal ini berkaitan dengan rencana penerapan disiplin prokes.
Selain titik-titik rawan, Gubernur juga meminta data petugas yang ada, perkiraan anggaran serta kapan aksi ini dimulai.
“Tolong dilaporkan saja apa yang sebelumnya kita bicarakan terkait titik-titik rawan di Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun. Kita perlu waktu untuk mempersiapkan rompi-rompi untuk petugas dan tentukan ada berapa kapal tim satgas ditempatkan,” kata Gubernur kepada dr. Tjetjep Yudiana.
Selain itu Ansar juga meminta kepada kepala Dinas Kesehatan terkait proges perkembangan vaksinasi di Kepri, khususnya untuk pelaku usaha pariwisata di Batam dan Bintan.
“Nanti kita bahas juga rencana vaksinasi bagi tenaga kerja wisata di Nongsa dan Lagoi. Terkait hal ini kita memakai vaksin reguler dulu dan nanti akan diganti oleh Kementerian Kesehatan,” kata Ansar.
Vaksinasi bagi pelaku usaha pariwisata ini Ansar menargetkan sudah dimulai pada, Sabtu (20/3). Memakai vaksin reguler yang dilakukan Pemprov Kepri, sama dengan apa yang dilakukan Pemprov Bali.
“Nanti kita undang Menteri Pariwisata untuk hadir di acara ini sekaligus Menko Perekonomian untuk menyaksikannya. Agar berita ini menjadi besar dan bisa memberikan kepercayaan kepada para wisatawan mancanegara,” kata Ansar.
Gubernur meminta agar kegiatan vaksinasi ini sejalan dengan rencana dibukanya kembali kran kunjungan wisman dari luar negeri ke Kepri, khususnya Batam dan Bintan. Seperti pada rapat awal, Guberur menegaskan harus ada jaminan karantina. Dan jika turis memang datang hanya 3 hari dan ingin kembali dipersilakan saja yang penting waktu datang disampaikan aturan yang berlaku.
“Kita siapkan green bubble. Artinya jangan dibatasi 5 hari, nanti kita dudukan bersama syarat-syaratnya apa harus ada, seperti kartu vaksin, PCR untuk mutar di Lagoi atau nginap di Nongsa selama 3 hingga 4 hari kemudian pulang. Kalau yang 5 hari itu kita minta diskresi atau penerepannya,” tutup Ansar.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadilah menegaskan jika telah disepakati pelaksanaan rencana aksi ini di mulai 1 April. Adapun menyangkut anggaran dan segala persiapan segera diajukan.
“Saya sarankan persiapan-persiapan seperti atribut satgas transfortasi atau satgas kerumunan diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait, khususnya yang bertanggung jawab saja biar lebih cepat dan matang,” jelas Arif.
Arif juga meminta agar Dinas Kesehatan konsentrasi terhadap vaksinasi bagi para petugas di masjid dan mushalla yang tidak lama lagi akan masuk bulan suci Ramadhan.
Hadir dalam kesempatan ini Asisten II Syamsul Bahrum, Asisten III M. Hasbi, Staf Ahli Bidang Hukum Mariani Ekowati, Staf Ahli Eko Subarjadi, Kadis Perhubungan Junaidi, Kadis Pariwisata Buralimar, Kasat Pol PP Teddy Mar, Kadis PMD dan Dukcapil Sardison, Kabiro Ortal Any Lindawaty, Kabiro Pembangunan Aries Fhariandy, Plt Kabiro Humprohub Zulkifli beserta Tim Satgas Covid-19 dan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional.[***]
