TANJUNGPINANG – Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tanjungpinang Makmur Bersama (PT TMB), Irwandi membantah kabar keterlambatan gaji karyawan selama hampir empat bulan di perusahaan yang ia pimpin itu.
Irwandi tak menepis adanya keterlambatan gaji tersebut. Akan tetapi, keterlambatan gaji itu bahkan tak sampai tiga bulan lamanya.
“Tak lah tiga bulan. Dua bulan. Januari dan Februari,” katanya, saat dijumpai di Pasar Mini Bestari Tanjungpinang, Jumat (11/03).
Baca juga: Alamak! Karyawan BUMD Tanjungpinang Hampir Empat Bulan Tak Gajian
Ia menjelaskan, keterlambatan gaji itu lantaran BUMD PT TMB saat ini sedang mengalami devisit anggaran. Lanjutnya, kendati mengalami devisit, BUMD PT TMB tidak memberhentikan karyawan serta mengurangi gaji karyawan.
“Biasanya, pendapatan kita di Pelindo. Bisa dapat sampai Rp300-Rp400 juta. Semenjak COVID-19, pendapatan BUMD PT TMB hanya berkisar Rp60-Rp80 juta,” ungkapnya.
Tak hanya karena pandemi COVID-19, rendahnya tarif lapak pasar juga menyebabkan BUMD Tanjungpinang itu mengalami devisit anggaran.
“Karyawan kita ada 61. Yang gajinya terlambat itu semuanya. Begitu dana sudah masuk, pelan-pelan kita bayar,” ujarnya lagi.
Baca juga: BUMD Pastikan Tak Ada Ganti Rugi Korban Ambruknya Pasar KUD Tanjungpinang
Selain itu, BUMD PT TMB juga memiliki hutang. Akan tetapi, jumlahnya tidak dapat ia pastikan. Di sisi lain, BUMD PT TMB juga memiliki piutang dengan nominal mencapai Rp2 miliar lebih.
Kondisi devisit anggaran itu pun sudah pernah ia ceritakan ke Wali Kota Tanjungpinang, Rahma selaku pemegang saham. Namun sejak dirinya menjabat, Rahma belum pernah sekali pun memberikan suntikan dana atau modal untuk BUMD PT TMB.
Meskipun demikian, ia merasa paham dengan kondisi keuangan Pemko Tanjungpinang saat ini.
“Kemarin ada kewajiban Rp3,4 miliar. Cuma ini masih jadi perdebatan. Kata kawan dewan, kita harus ada bisnis. Sekarang ini mana mungkin bisnis tanpa modal,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta agar Pemko Tanjungpinang dapat menaikkan harga sewa lapak sehingga dapat membantu PT TMB dalam mengatasi devisit keuangannya. Dengan catatan, kenaikan itu tidak memberatkan para pedagang.
