BINTAN — Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), terus menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyampaikan dukungan penuh dan kesiapan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) di wilayahnya.
Kesiapan tersebut ia sampaikan secara langsung kepada Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf, saat melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta.
Menurut Roby, program gagasan Presiden RI Prabowo Subianto ini membawa manfaat besar bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bintan.
Baca Juga: Usulkan Pendirian Sekolah Rakyat, Pemda Karimun Siapkan Lahan di Pulau Kundur
Program tersebut diyakini akan mampu mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat, terutama di sektor pendidikan.
“Kami menyampaikan dukungan penuh untuk suksesnya program ini. Sebagai langkah awal, kami sudah siapkan lahan 10 hektare di area Bandar Seri Bentan, Bintan Buyu untuk Sekolah Rakyat,” ucap Roby.
Selain itu, Roby menegaskan bahwa Pemkab Bintan berkomitmen mematangkan segala persiapan agar tujuan mulia dari hadirnya Sekolah Rakyat dapat terwujud secara maksimal. Program ini juga selaras dengan amanah UUD 1945, di mana setiap anak bangsa memiliki hak yang sama atas pendidikan.
Dalam kesempatan yang sama, Mensos RI Saifullah Yusuf menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis untuk mewujudkan pemerataan hak dan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan yang merata.
“Program luar biasa, rugi kalau tidak ikut ini,” ucap Saifullah Yusuf.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Bangun Sekolah Rakyat Tipe 2B di Bintan
Ia juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi langkah nyata untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sebab, program ini menyediakan pendidikan gratis, serta asrama atau tempat tinggal bagi peserta didik.
Tak hanya membahas sekolah, Roby juga berkoordinasi mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini sangat penting sebagai acuan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Lebih lanjut, data DTSEN akan diperbarui setiap tiga bulan dengan melibatkan BPS sebagai pelaksana. Mekanisme ini diharapkan mampu memastikan seluruh masyarakat miskin, termasuk miskin ekstrem, terdaftar dan mendapatkan bantuan serta fasilitas pendidikan yang layak.
“Harapan terbesarnya, tidak ada lagi masyarakat miskin, bahkan miskin ekstrem yang tidak masuk dalam pangkalan data untuk mendapatkan bantuan, dan merasakan kehadiran pemerintah,” sebut Roby mengakhiri.
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
