BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berencana memangkas sebagian anggaran pokok pikiran (Pokir) DPRD Kepri, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisieni anggaran.
Rencana pengurangan anggaran pokir tersebut, dikabarkan mencapai puluhan miliar, termasuk perjalanan dinas dan belanja lainnya, dengan total rasionalisasi mencapai ratusan miliar.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menyatakan, belum dapat memberikan persetujuan atas rencana pemangkasan dana pokir yang dimaksud.
Wahyu mengatakan, diperlukan transparansi terlebih dahulu dalam belanja pemerintah sebelum melakukan pengurangan dana pokir.
“Kita kan memang harus mengikuti instruksi presiden. Tapi kami ingin dibongkar dulu semua belanja-belanja dan kegiatan-kegiatan pemerintah itu apa aja. Kalau memang sudah tidak bisa lagi dirasionalisasi, baru bisa menyentuh pokir,” kata Wahyu Wahyudin, Sabtu 16 Februari 2025.
Dia menambahkan bahwa pihak DPRD tidak akan keberatan memangkas anggaran pokir selama semua opsi pengurangan belanja lainnya sudah ditempuh.
“Kalau kekurangan rasionalisasi di pemerintah sudah tidak ada, ya silakan pokir yang dikurangi. Tapi kita lihat dahulu rasionalisasi yang dibuat pemerintah,” ujar Wahyu menambahkan.
Menurutnya, hal tersebut harus dibedah terlebih dahulu dengan sebenar-benarnya. Ssebab belum ada yang tahu apakah rasionalisasi ini hasilnya akan mencukupi atau tidak.
“Sekarang ada lagi berita terkait gubernur, tapi tak tahu benar atau tidak, terkait pengadaan staf khusus gubernur, apakah itu betul dibutuhkan. Nah sekarang kan kita belum tahu nih kebenarannya itu, benar atau tidak,” papar dia.
Wahyu juga menyoroti isu penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dikhawatirkan akan bermasalah, jika rasionalisasi tidak dilakukan dengan cermat.
“Jangan sampai nanti tahap 1 sudah selesai, tahap 2 malah bermasalah nanti tidak ada untuk gaji. Kami juga ingin tahu apakah P3K ini benar-benar sesuai dengan job desk yang ada,” terang Wahyu melanjutkan.
Selain itu, kata dia, saat ini ia melihat banyaknya Tenaga Harian Lepas (THL) dan P3K yang bekerja di pemerintahan dan sekretaris dewan.
“Saya kira dengan adanya P3K, maka jumlahnya (THL) akan berkurang, tapi ternyata kan tidak. Jadi sebenarnya banyak permasalahan yang menguras APBD. Ini kan tak disangka sebelumnya, sekarang baru terjadi, mereka baru terbuka, dan baru ngeh,” katanya lagi.
Untuk itu, lanjut Wahyu, DPRD Kepri dijadwalkan mengadakan rapat dengan Badan Anggaran pada Selasa atau Rabu mendatang untuk membahas rencana ini lebih lanjut.
“Nanti akan kami bahas di Paripurna,” ungkanya mengakhiri wawancara.
