BATAM – Aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar BEM SI Wilayah Kepri di depan gedung DPRD Kota Batam pada Rabu, 27 Agustus 2025, menyisakan momen menarik.
Dari ratusan mahasiswa yang hadir, sosok Nur Ainun, mahasiswi Universitas Riau Kepulauan (Unrika), mencuri perhatian dengan isu yang ia bawa.
Baca Juga: Aksi BEM SI Kepri di DPRD Batam Memanas, Sebut ‘Batam Sold Out’
Tidak hanya fokus pada 11 tuntutan yang diusung bersama rekan-rekannya, Nur secara lantang menyoroti masalah yang menurutnya sangat mendesak, yakni transportasi untuk guru honorer di pulau-pulau.
Di hadapan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Nur dengan suara tegas menggambarkan bagaimana para guru di wilayah hinterland harus berjuang keras demi bisa mengajar, meski sarana transportasi sangat terbatas.
“Saya minta Pemko Batam bisa menyediakan boat yang layak untuk guru honorer. Karena terkadang saat hujan, kami tetap harus mengajar dengan kondisi baju basah,” ucap Nur penuh semangat.
Pernyataan itu bukan hanya sekadar cerita. Nur mengaku pernah merasakan langsung pengalaman sulit tersebut ketika menjadi guru pengganti di Pulau Buluh, Kecamatan Bulang.
Dari situ, ia mengetahui bahwa para guru honorer harus mengeluarkan biaya pribadi untuk transportasi, berbeda dengan para murid yang sudah mendapatkan fasilitas boat gratis.
“Saya sempat bertanya kepada guru-guru di Pulau Buluh, ternyata transportasi mereka bayar sendiri. Sedangkan murid-murid sudah ada boat gratis. Jadi saya harap hal ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah,” jelasnya.
Baca Juga: Wali Kota Batam Jawab Tuntutan Aksi Mahasiswa Soal Parkir, Sampah, hingga 105 Titik Banjir
Menurut Nur, dukungan transportasi sangat penting agar guru bisa mengajar dengan maksimal. Ia menegaskan, pendidikan anak-anak di pulau tidak boleh terhambat hanya karena fasilitas yang tidak memadai.
“Tenaga pendidik harus mendapat fasilitas yang layak agar bisa memberikan ilmu dengan maksimal kepada siswa,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa pemerintah sejatinya sudah lama menyediakan tiga kapal untuk melayani masyarakat hinterland, yaitu Sri Bulang, Sri Galang, dan satu kapal tambahan.
“Kapal ini dipakai untuk kepentingan seluruh masyarakat, termasuk guru dan siswa, tanpa pemilahan,” kata Amsakar di ruang Komisi III DPRD Batam.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan tambahan khusus bagi guru honorer. Menurutnya, jika kapal khusus sulit direalisasikan karena keterbatasan anggaran, pemerintah bisa mempertimbangkan solusi lain seperti pemberian insentif.
“Pemberian insentif juga bisa menjadi salah satu opsi ke depan. InshaAllah,” ucap Amsakar kepada awak media.
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
