Diadang Warga Pulau Rempang, Tim Terpadu Mundur Ukur Lahan

Warga Pulau Rempang
Negosiasi antara Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho dan warga Rempang yang mengadang rombongan Tim Terpadu. (Foto: Bobi kepada ulasan)

BATAM – Rombongan tim terpadu akhirnya mundur setelah mendapat penolakan dari ratusan warga Pulau Rempang di Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (21/08).

Semula, Tim Terpadu rencana akan melalukan pengukuran tata batas hutan di Kelurahan Rempang Cate dan Sembulang. Namun, aksi tersebut mendapat penolakan dari warga sekitar.

Perwakilan Aliansi Pemuda Melayu, Dian Arniandi, mengatakan, masyarakat menolak pemasangan patok atau pun pengukuran di kawasan itu.

Ia menilai, jika terjadi pengukuran dalam tiga hari ke depan, maka terjadilah penyerahan HPL itu ke PT MEG.

“Secara tidak langsung, kalau kami biarkan hari ini pengukuran, maka relokasi 16 kampung tua akan terealisasikan. Sehingga kami menolak itu. Mereka pun bersedia mundur, sebelum ada sosialisasi kepada masyarakat,” kata pria yang akrab dipanggil Pian.

Para warga meminta meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Batam ataupun Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi untuk datang langsung ke Rempang, meyosialisasikan kepada masyarakat terkait pengembangan Rempang.

Mereka merasa, pemerintah tidak pernah secara langsung menyampaikan kepada masyarakat terkait pengembangan Rempang menjadi Rempang Eco-City.

“Jangan tiba-tiba datang bawa patok. Itu tak patut, tanpa ada penyelesaian, tanpa ada sosialisasi ke masyarakat,” kata dia.

Para warga sangat berharap, Kepala BP mendatangi mereka secara langsung. Sehingga terjalin komunikasi antara masyarakat dan pemegang kebijakan, sehingga mendapatkan solusi terbaik.

“Solusi terbaiknya, Telok relokasi tanpa syarat. Kalau ini direlokasi, mayarakat Melayu pun hilang. Rumah type 45 bukan solusi, sampai saat ini pun itu belum dijamin,” kata dia.

Baca juga: Warga Rempang Adang Mobil BP Batam yang Akan Ukur Lahan

Sementara itu, Kepala Polresta Barelang, Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto, mengatakan, karena belum ada sosialisasi, maka komitmen bersama untuk menunda pengukuran hari ini.

“Saya minta tenang. Warga masyarakat setelah ini saya minta membubarkan diri secara tertib. Jangan sampai nanti ada yang memprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Nugroho. (*)

Ikuti Berita Lainnya diĀ Google News