BATAM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Daring 2025 pada Sabtu, 8 November 2025.
Program ini menjadi langkah awal Bawaslu menggandeng generasi muda untuk memperkuat pengawasan Pemilu, bahkan hingga ke wilayah kepulauan terpencil di masa non tahapan.
Kegiatan P2P kali ini diikuti peserta dari Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga dengan total masing-masing 40 peserta. Mereka mengikuti pelatihan secara daring bersama komisioner Bawaslu kabupaten/kota di Kepri.
Anggota Bawaslu Kepri Maryamah menjelaskan, program P2P merupakan agenda rutin yang digagas Bawaslu RI dan dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi, baik dalam bentuk daring maupun luring.
“Untuk saat ini kita melaksanakan kegiatan daring di empat kabupaten/kota. Hari ini Natuna dan Lingga digabungkan dalam satu sesi, dan pada Selasa nanti giliran Bintan dan Tanjungpinang. Artinya peserta daring mencapai 160 orang,” ujar Maryamah menyampaikan kepada ulasan.co.
Setelah pelaksanaan daring, Bawaslu Kepri juga akan menggelar P2P yang kemungkinan dilaksanakan secara luring di tiga daerah lainnya, yakni Batam, Karimun, dan Anambas.
Menurut Maryamah, kegiatan ini digelar di luar masa tahapan Pemilu untuk terus menumbuhkan kesadaran kolektif di masyarakat, terutama di kalangan muda, agar terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif.
“Harapannya, pengawasan tak hanya jadi tugas Bawaslu, tapi juga menjadi gerakan bersama demi pemilu yang bersih,” jelasnya menambahkan.
Tahun ini, P2P mengusung tema ‘Berfungsi dan Bergerak’. Maryamah menekankan bahwa para peserta tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga dipersiapkan untuk turun langsung dan berperan di tengah masyarakat.
“Peserta yang kita kaderkan hari ini tidak hanya tahu mana yang boleh dan tidak, tapi juga mampu berfungsi dan bergerak. Mereka bisa berkolaborasi dengan Bawaslu setempat untuk membangun kesadaran kolektif di masyarakat, baik di kota maupun hingga wilayah hinterland seperti di Lingga yang ada suku laut,” terangnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap masyarakat mampu bersama-sama menghadapi isu krusial Pemilu seperti politik uang, politisasi SARA, kampanye di media sosial, dan netralitas ASN.
“Begitu jelang Pemilu, dengan kekuatan masyarakat yang terus dibangun, kita harapkan mampu bersama-sama mencegahnya,” kata Maryamah menyambungkan.
Ia menambahkan, tahun ini pendekatan P2P juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain edukasi, peserta dilatih untuk ikut berperan dalam kegiatan nyata, misalnya membantu untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU.
“Kader P2P nanti bisa membantu menyisir pemilih muda yang belum terdata atau bermasalah dalam data pemilihnya, lalu menginformasikannya bersama Bawaslu ke KPU,” ujarnya menambahkan.
Maryamah berharap peserta P2P dapat menerapkan hasil pelatihan di lingkungan masing-masing.
“Harapan kami, peserta mampu berfungsi sesuai pemahaman yang didapat dan bergerak bersama-sama membangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat,” tutupnya mengakhiri wawancara.
