JAKARTA – Keputusan mengejutkan datang dari Gedung Putih Amerika Serikat (AS). Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi memulai gelombang PHK massal terhadap para pegawai federal di tengah kebuntuan politik dengan Partai Demokrat yang terus menolak mengakhiri penutupan pemerintahan.
Langkah drastis ini telah menyebabkan lebih dari 4.000 pegawai federal dipecat dari berbagai instansi pemerintah.
Baca Juga: Ribuan Penerbangan Lumpuh Akibat Shutdown Pemerintah AS yang Berlarut-larut
Dilansir AFP, Sabtu (11/10/2025), Kantor Manajemen dan Anggaran yang dipimpin oleh Russell Vought menyebut bahwa pemutusan hubungan kerja ini “akan berisi banyak,”. Meski belum memberikan rincian pasti mengenai jumlah total maupun departemen yang paling terdampak.
Namun, dokumen pengadilan yang dirilis pada Jumat mengungkapkan, lebih dari 4.000 pegawai telah diberhentikan. Termasuk sekitar 1.000 orang di Departemen Keuangan serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS).
Trump: Pemangkasan Ini untuk Tekan Oposisi
Presiden Donald Trump menegaskan kembali bahwa langkah pemangkasan ini merupakan bagian dari strategi untuk menekan oposisi Partai Demokrat agar segera mengakhiri penutupan pemerintahan.
“Jumlah orang yang dipecat akan banyak dan akan berorientasi pada Partai Demokrat. Karena kami rasa merekalah yang memulai hal ini,” ujar Trump.
Trump menyebut langkah ini sebagai bagian dari “tanggung jawab politik” untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan di tengah kebuntuan anggaran yang terjadi selama beberapa pekan terakhir.
Demokrat Kecam, Langkah Trump Sebagai Intimidasi Politik
Pernyataan dan tindakan Trump tersebut langsung memicu kemarahan para pemimpin Partai Demokrat di Kongres. Mereka menilai langkah Gedung Putih itu merupakan bentuk intimidasi politik yang tidak manusiawi.
“Russell Vought baru saja memecat ribuan orang Amerika hanya dengan sebuah tweet,” kata Chuck Schumer, pemimpin Partai Demokrat di Senat.
Dalam pernyataannya, Schumer menuding Gedung Putih telah “memicu kekacauan yang disengaja.”
“Terus terang saja, tidak ada yang memaksa Trump dan Vought untuk melakukan ini. Mereka tidak harus melakukannya. Mereka ingin melakukannya,” lanjutnya dengan nada geram.
Serikat Pekerja Gugat ke Pengadilan
Sementara itu, serikat pekerja yang mewakili sekitar 800.000 pegawai pemerintah federal telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal di San Francisco.
Mereka meminta hakim untuk segera mengeluarkan perintah darurat guna menghentikan proses PHK hingga sidang resmi pada 16 Oktober 2025.
Juru bicara Departemen Keuangan AS mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah mulai mengirimkan surat pemberitahuan PHK. Sementara Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan menegaskan bahwa pemecatan terhadap pekerja non-esensial dilakukan “sebagai konsekuensi langsung dari pemerintahan yang dipimpin Demokrat.”
Gelombang PHK massal ini menjadi salah satu krisis pemerintahan terbesar dalam sejarah modern AS, memicu ketegangan politik dan kecemasan di kalangan pegawai negeri.*
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
