Lingga, Ulasan.co – Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) Kota Tanjungpinang menyelenggarakan webinar tentang isu yang sedang hangat di kyabupaten Lingga yakni rencana akan dibuka kembali PT. Timah yang telah lama hengkang dari Kabupaten Lingga.
Kegiatan bertema “Tambang Timah di Kabupaten Lingga, Apakah perlu?” tersebut berjalan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Sabtu (8/5/2021).
Pada webinar itu, IMKL mengundang beberapa narasumber yakni akademisi dan aktivis lingkungan yakni Atika Thahira S.H.M.H yang merupakan dosen hukum lingkungan. Dalam pemaparannya, Atika berbicara terkait legitimasi hukum bagaimana seharusnya kedududkan hukum dari proses awal masuk investasi hingga ketika terjadi pelanggaran hukum.
Narasumber kedua yakni Ariantomi Yandra selaku koordinator pemuda peduli lingkungan asri dan bersih (Pepelingasih) Kepri. Pria yang kerap disapa Tomi itu berbicara terkait prespektif lingkungan yang mana analisis-analisis dampak lingkungan yang mungkin saja akan terjadi.
Ketua Umum IMKL Alfi Riyan Syafutra mengatakan bahwa pihaknya juga menggundang Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Ahmad Nashirudin. Akan tetapi, ketua DPRD Kabupaten Lingga itu tidak dapat hadir dan tidak ada yang menggantikannya. Alfi Riyan pun sangat menyayangkan hal tersebut.
“Dalam webinar ini sebenarnya kami mengundang tiga pihak, Akademisi, Aktivis Lingkungan dan Lembaga Legislatif. Namun sangat disayangkan, dari Ketua DPRD sendiri yang sudah kami undang, namun berhalangan hadir dan tidak ada yang berkenan untuk mewakili,” jelasnya.
Lanjut Ketua IMKL itu, tujuan dari kegiatan webinar tersebut adalah upaya untuk meningkatkan daya kritis serta urgensi dan subtansi jika PT Timah beroperasi lagi di Kabupaten Lingga.
Alfi Riyan Syafutra mengatakan pemerintah dalam hal menghadirkan PT Timah harus juga memandang, mempertimbangkan dan menyelaraskan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan karena hal tersebut berkaitan dengan kehidupan orang banyak, bukan untuk 2 atau 5 tahun ke depan, akan tetapi puluhan tahun ke depan.
“Kami ingatkan agar Pemkab jangan berpandangan sempit dengan hanya memandang satu aspek (ekonomi), aspek-aspek lain pun perlu ditinjau yang juga berpengaruh langsung kepada masyarakat seperti lingkungan dan sosial. Jadi, pembangunan berkelanjutan itu tidak merugikan siapapun bahkan jika menguntungkan itu lebih baik dan itu pula yang hal ideal dari tugas pemerintah sendiri,” tutupnya.
Terpantau 39 orang pemuda baik mahasiswa maupun pemuda lainnya mengikuti webinar tersebut. Selama diskusi berjalan, banyak sekali peserta yang melontarkan pertanyaan serta pendapat dan ketika peserta di tanya oleh moderator terkait setuju atau tidak PT. Timah ini hadir? Mayoritas peserta mengatakan tidak setuju dan beberapa mengatakan setuju namun dengan catatan. (Tom)
