TANJUNGPINANG – Ketua Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin mengatakan, Kepri akan rugi jika Anambas-Natuna jadi provinsi baru.
Ungkapan itu disampaikan Wahyu Wahyudin, soal penyataan Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang menyatakan dukungannya jika Anambas-Natuna jadi provinsi baru.
“Saya kira sah-sah saja beliau berbicara seperti itu. Tapi menurut saya akan menjadi kerugian bagi Kepri jika UU Kepulauan disahkan,” katanya saat dihubungi, Ahad (15/05).
Ia menilai, pernyataan tersebut dikeluarkan Gubernur Kepri dikarenakan Pemprov Kepri tak mampu membiyai pembangunan infrastruktur disana.
“Saya rasa karena Pemprov Kepri tak mampu, dan tak memiliki anggaran untuk membangun Natuna dan Anambas,” ucap Wahyu Wahyudin.
Selain itu, anggota dari Fraksi PKS ini juga beranggapan, bahwa tidak adanya Natuna dan Anambas juga menjadi strategi untuk menghilangkannya lumbung suara di Pilkada nanti.
“Kalau dari kacamata politik, jika dua kabupaten itu tidak ada. Mereka yang mau bersaing di Pilkada 2024, tak perlu repot cari suara kesana. Jadi ada indikasi kesana,” pungkas Wahyu Wahyudin.
Baca juga: Kadispar Kepri Optimis Kunjungan Wisatawan akan Terus Meningkat
Sementara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mendukung Natuna dan Anambas menjadi provinsi sendiri.
“Saya selaku Gubernur Kepri secara pribadi, Natuna dan Anambas dengan pemekaran tambahan yang baru bisa ditetapkan sebagai provinsi yang baru,” kata Ansar.
Menurutnya, jika Natuna dan Anambas menjadi provinsi baru maka Pemerintah Pusat memiliki perwakilan yang baru.
“Supaya disana ada perwakilan Pemerintah Pusat disana. Karena Natuna dan Anambas itu langsung berhubungan dengan negara tetangga,” ucap Ansar.
Menurut Ansar tidak ada salahnya, jika memberikan dukungan dengan menjadikan Natuna dan Anambas jadi provinsi baru.
“Rela saya, jika wilayah kita lebih kecil tetapi lebih mudah mengurusnya. Bahkan bisa kita gali potensinya lebih cepat, dibandingkan kita mengorbankan kedaulatan,” jelasnya.
