TANJUNGPINANG — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad geram setelah menerima laporan adanya oknum pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri yang diduga menjadi calo penerimaan PTK Non-ASN.
Ia mengungkapkan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik kotor tersebut.
Ansar langsung memerintahkan jajarannya untuk memanggil Kepala Disdik Kepri dan melakukan pengecekan mendalam atas dugaan pungutan liar ini.
Baca Juga: Puluhan Korban Penipuan Siap Laporkan Ketiga Diduga Calo PTK Non-ASN ke Polisi
“Saya sudah suruh cek. Kalau ada, kita kejar kita proses langsung,” kata Ansar saat ditemui, Senin 20 Oktober 2025.
Gubernur menegaskan, praktik pungli dan calo tidak boleh dibiarkan terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Ia juga meminta semua pihak ikut membantu mengungkap siapa dalang di balik aksi ini.
“Kita pantangkan praktek-praktek seperti itu. Kawan-kawan juga bantu cari tahu siapa yang melakukan itu,” tegasnya.
Sebelumnya, dugaan praktik calo ini mencuat setelah 40 Tenaga Kependidikan (Tendik) PTK Non ASN jenjang SMA dan SMK mengaku menjadi korban penipuan oknum Disdik Kepri.
Berita Sebelumnya: Oknum Pegawai Disdik Kepri Diduga Jadi Calo Honorer, Korban Setor hingga Rp20 Juta
Salah seorang korban, Putra (nama samaran), mengungkapkan dirinya bersama puluhan rekannya diminta menyetorkan uang dengan nominal bervariasi agar bisa lolos sebagai PTK Non ASN pada rekrutmen Juli 2024.
“Saya sendiri diminta Rp15 juta, kawan tu satu sekolah diminta Rp10 juta, ada yang diminta Rp20 juta,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Provinsi Kepri, Andi Agung melalui Sekretaris Disdik Provinsi Kepri, Supardi, menyampaikan bahwa tindakan para oknum tersebut tidak bisa dibiarkan. Karena dapat merusak citra baik dan mencoreng integritas instansi di lungkup Pemerintah Provinsi Kepri.
“Pasti akan kami tindak tegas pelaku ini. Sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata dia, Sabtu 18 Oktober 2025 lalu.
Menurut Supardi, saat ini pihaknya masih mendalami jumlah korban yang menjadi target aksi para calo tersebut.
“Kami masih menunggu informasi berapa jumlah korbannya,” ujar Supardi yang didampingi Suhono Kabid PTK Disdik Kepri.
Ditempat terpisah, Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau, Basyaruddin Idris mendorong agar puluhan orang mantan honorer yang menjadi korban percaloan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-ASN melaporkan permasalahan itu kepada pihak kepolisian agar terang benderang.
Bahkan Oom, demikian sapaan akrabnya, menyatakan siap mendampingi para korban melaporkan kasus itu kepada pihak yang berwajib.
“Jangan hanya menjadi bahan pemberitaan, tetapi harus berani melaporkan kasus itu kepada pihak kepolisian. Kami mendukung dan siap mendampingi mereka agar kasus itu terungkap sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.
Ia menduga ada oknum pejabat yang terlibat dalam permasalahan itu. Namun ia yakin mereka memanfaatkan kedekatan dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk memasukkan orang-orang menjadi honorer pemerintahan termasuk PTK Non-ASN.
“Padahal gubernur tidak mengetahui hal itu. Saya sangat yakin gubernur tidak terlibat dalam hal ini, melainkan namanya dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab tersebut,” kata Oom menegaskan.
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
