TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital layanan publik saat memimpin High Level Meeting TPID dan TP2DD di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin 24 November 2025.
Rapat tingkat tinggi tersebut menjadi forum strategis untuk mematangkan langkah pengendalian inflasi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), sekaligus memacu percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Gubernur Ansar menyebut inflasi Kepri pada Oktober 2025 tercatat 0,36 persen (mtm) dan 3,01 persen (yoy), masih sesuai dengan sasaran nasional. Meski demikian, ia mengingatkan potensi tekanan harga akibat cuaca ekstrem serta meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
Ia menyoroti sejumlah komoditas yang kerap memicu inflasi seperti cabai merah, beras, ikan selar, minyak goreng, telur, dan ayam ras. Ansar meminta OPD teknis memperkuat koordinasi lapangan, memperbarui neraca pangan secara berkala, serta memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar.
Dorong Optimalisasi Pembayaran Digital
Dalam rapat yang sama, Gubernur Ansar juga menyoroti turunnya Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kepri dari 99,75 menjadi 98,8. Ia menegaskan perlunya percepatan pemanfaatan kanal transaksi digital seperti QRIS, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), dan sistem pembayaran elektronik lainnya di seluruh OPD.
“Digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bagian penting dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik,” kata Ansar.
Ekonomi Kepri Tumbuh Impresif
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Rony Widijarto, melaporkan perekonomian Kepri tumbuh 7,48 persen (yoy), termasuk yang tertinggi di Indonesia. Transaksi QRIS pun melonjak 194 persen dengan nilai mencapai Rp9,04 triliun sepanjang Januari–Oktober 2025.
Menurutnya, digitalisasi memberi dampak besar bagi pelaku UMKM, terutama dalam kemudahan transaksi dan akses pembiayaan melalui rekam jejak digital.
Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, menyampaikan optimisme bahwa inflasi Nataru dapat dijaga di bawah 3,5 persen. Sejumlah program pengendalian harga dinilai berjalan efektif, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak menimbulkan gejolak harga di pasar.
Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penyerahan bantuan alat pertanian dan sarana digital farming kepada kelompok tani, koperasi, dan pesantren. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat produksi pangan lokal serta menurunkan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Baca juga: Wagub Nyanyang Buka ProASN 2025: Perkuat Sistem dan Bangun Manajemen Talenta ASN Kepri
Menutup rapat, Gubernur Ansar menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika ekonomi.
“Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, BI, BPS, Bulog, dan stakeholder lainnya, Kepri akan semakin siap menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ansar.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Cabang Perum Bulog Tanjungpinang Arief Al Hadihaq, Kepala Cabang Bulog Batam Guido X.L. Pereira, Pj. Sekda Kepri Luki Zaiman Prawira, para kepala OPD Pemprov Kepri, serta perwakilan kelompok tani dan pesantren. (*)
