TANJUNGPINANG – Harga minyak goreng melejit dinilai kebijakan error pemerintah, sehingga meresahkan masyarakat.
Naiknya harga minyak goreng di pasar tradisional maupun pasar modern, baik minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan di sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Kenaikan tersebut lantas mengundang respon yang tak sedap dari masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil menengah.
Pemerintah dianggap tidak mampu menanganinya dengan baik, sehingga menjadi isu sosial di tengah masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua mengatakan, kenaikan harga dilihat dari beberapa penyebab, kenaikan ini terkait permintaan di dunia dan dalam waktu bersamaan terjadi pengalihan pemakian biodiesel, minyak kelapa sawit diolah menjadi biodiesel solar.
“Ironisnya adalah kami melihat (kenaikan harga minyak goreng) kebijakan error, misalnya HET (harga eceran tertinggi) Rp14 ribu per liter, kemudin dicabut lagi, tentu ini tidak diperhitungkan dengan matang atau cermat oleh pemerintah,” kata Rudy Chua dikutip dari Official UTV program U-TALK ulasan.tv, Kamis (24/03).
Menurut dia, pencabutan HET ketidakmampuan anggaran pemerintah melakukan subsidi. “Selain masalah pada anggaran saja, kegagalan dalam pengawasan, sehingga janji yang diberikan HET Rp14 ribu tidak terjadi di masyarakat,” katanya.
Lanjut, kata Rudy Chua, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pelaku usaha, seperti ritel dan distributor di lapangan pada tahap awal pada tahap awal ada pembayaran subsidi. Namun, tahap berikutnya, subsidi dibebankan kepada pelaku usaha.
“Akibatnya mereka (pelaku usaha) tidak mau menjual karena tidak ingin merugi lebih jauh,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Winata Wira menilai kenaikan harga minyak goreng saat ini, kerena pemerintah cukup kewalahan menghadapinya.
“Pemerintah menyatakan terang atau nyata menunjukkan kewalahan, serta dinamika pasar CPO (Crude Palm Oil) yang tidak dikontrol dengan baik,” kata Wira masih dalam kanal youtube Official UTV.
Permasalahan minyak goreng ini, Wira menilai pemerintah melayani dua kepentingan antara masyarakat dan industrialis. “Kepentingan industrialis memang seksi, ekspor terbesar CPO itu,” katanya. (*)
Selengkapnya: [LIVE] Harga Minyak Goreng Melejit, Rakyat Menjerit | U-TALK
Selengkapnya: LIVE – U TALK : HARGA MINYAK GORENG MELEJIT, RAKYAT MENJERIT
