JAKARTA – Pemerintah pusat dikabarkan bakal menurunkan harga tiket moda transportasi untuk mudik Lebaran 2025, agar terjangkau bagi masyarakat.
Kabar tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk membahas rencana penurunan harga tiket mudik Lebaran 2025.
“Saya tadi baru saja berbicara via telepon dengan Menteri Perhubungan (Menhub)Dudy Purwagandhi. Kami akan terus melakukan rapat-rapat koordinasi yang baik, agar bisa mempersiapkan mudik Lebaran ataupun mobilitas yang akan semakin tinggi menjelang Lebaran nanti,” ujar AHY, Ahad 19 Januari 2025 mengutip tvonenews.
“Tentunya ini melibatkan berbagai pihak, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI sudah pasti tapi juga Kementerian BUMN,” sambung AHY menambahkan.
AHY menerangkan bahwa hal yang dibahas nantinya antara yaitu aksesibilitas dan harga tiket berbagai moda transportasi yang lebih murah, guna mengakomodir kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran 2025 baik itu transportasi darat, laut, serta udara.
“Kita juga berupaya untuk memberikan kemudahan dan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk menggunakan berbagai mode transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api,” ucap AHY.
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Hartanto mengatakan, sedang menyiapkan sejumlah skenario dan konsep untuk mengurai arus angkutan Lebaran 2025.
“Kami sedang mengusulkan beberapa konsep supaya tidak terjadi penumpukan penumpang mendekati hari-hari kritis,” kata Hartanto.
Hartanto mengatakan, dari tahun ke tahun arus mudik dan arus balik terjadi pada H-7 dan H+7 sehingga beberapa skenario misalnya konsep bekerja dari mana saja yang diterapkan sejak H-12 dan H+12 dari Lebaran yang diperkirakan jatuh di akhir Maret 2025.
“Kalau kemarin kami hitung H-12 atau 10 tapi yang jelas tidak 7 hari (jarak dari Lebaran),” ungkap Hartanto menjelaskan.
Kemenhub menampung berbagai ide dari berbagai kalangan. Sebab, lanjut Hartanto, pemerintah membutuhkan solusi untuk mengurai kepadatan angkutan lebaran salah satunya angkutan laut.