TANJUNGPINANG – Wacana pemilihan kepala daerah dipilih DPRD sampai juga ke telinga warga Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Beragam tanggapan warga setempat terkait wacana yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sebab pilkada menghabiskan banyak biaya dan tidak efesien.
Jasri Khaidir pedagang ayam potong di Pasar Bintan Centre mengaku setuju dengan wacana Presiden Prabowo itu.
“Kalau bisa sekalian sama pemilihan presiden, jangan hanya gubernur, wali kota, dan bupati saja,” kata Jasri, Jumat 13 Desember 2024.
Menurutnya jika masyarakat yang memilih belum tentu yang dipilih yang naik jadi pejabat negara. “Bisa jadi ada kecurangan, suara calon presiden misalnya 80 persen bisa saja dibuat jadi 20 persen, kalau sudah begitu apa mau hitung ulang? Indonesia ini besar, luas. Memang lebih cocok bukan rakyat yang milih karena belum tentu suara rakyat yang dipakai, bisa saja uang bermain,” katanya.
Jasri juga mengatakan jika nanti DPRD yang memilih gubernur, bupati dan wali kota akan lebih praktis dan tidak menghabiskan banyak biaya.
“Kalau nanti DPRD yang memilih pejabat-pejabat tersebut, tugas kita lagi yang betul-betul memilih siapa yang pantas jadi DPRD, pandai-pandai kita lagi sebagai masyarakat,” tegasnya.
“Pilkada sekarang biayapun banyak habis, prosesnya (pilkada) juga lama, jadi kalaulah nanti jadi wacana presiden itu kan jadi lebih praktis, tidak lama, tidak seribet saat kita (masyarakat) yang pilih. Sudahlah lama, biaya banyak belum tentu juga yang sebenarnya dipilih rakyat yang menjabat, saya sangat setuju wacana itu,” katanya lagi.
Aloy pedagang toko kelontong memiliki pandangan berbeda. Ia tidak setuju jika nanti masyarakat tidak bisa memilih kepala daerahnya secara langsung.
“Itu hak rayat bukan hak DPRD jangan diganggu rakyat juga mau memilih. Soal biaya yang tinggi itu wajar-wajar saja kan sudah ada anggarannya dari negara. Untuk apa ada rakyat kalau semuanya diatur pejabat,” kata Aloy.
“Tidak usah DPRD yang memilih kepala daerah biar rakyat saja yang memilih, cuma pelaksanaannya bagaimana caranya biar tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi,” sambung Aloy.
Baca juga: Ketua LAM Bintan Tidak Sepakat Wacana Presiden Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD
Berbeda lagi dengan Nurrahman pedagang emas. Ia mengatakan, wacana presiden ini harus dikaji lebih dalam lagi dampaknya bagi masyarakat.
“Soalnya kedua-duanya ada plus minusnya, kalau DPRD yang memilih bisa mengurangi pengeluaran anggaran negara dan bisa dialokasikan untuk hal lainnya. Itu bagus tapi kalau masyarakat tak memilih nanti juga masyarakat tidak puas juga, saya masih ragu,” kata Nurrahman. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
