Iringan sejumlah mobil menepi di depan Sekretariat DPW PDIP Kepri, Senin siang (7/10).
Tampak seorang pria keluar dari pintu mobilnya, penuh senyuman menyapa puluhan orang yang menyambutnya.
Dia adalah Isdianto, pria berusia 58 tahun yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Kepri. Mengenakan baju kemeja berwarna biru kontras dengan dasi merah, disambut dengan ramah.
Ya merah, tidak terlalu mendominasi, meski memasuki “rumah merah”. Isdianto tidak sekadar datang untuk bertamu, bukan pula sebagai kepala daerah, melainkan menunaikan misi politiknya menjelang Pilkada Kepri 2020.
“Saya datang untuk mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal cagub dan cawagub,” kata Isdianto penuh keyakinan.
“Rumah merah” itu bukan tempat yang asing baginya. Ia sejak memutuskan berpolitik praktis, semakin dekat dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri. Penghargaan yang diberikan PDIP kepada dirinya berupa jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Kepri.
Tetapi persoalan politik, tentu beda. Dinamika yang dihadapi Isdianto menjelang Pilkada Kepri 2020 cukup pelik, kecuali ia tidak mau menjabat sebagai Gubernur Kepri definitif setelah Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun yang tersangkut kasus dugaan gratifikasi divonis bersalah oleh majelis hakim.
Berdasarkan UU Pilkada, Isdianto hanya dapat diusung sebagai cagub seandainya menjabat sebagai gubernur definitif.
Jika ia tidak berhenti sebagai Plt Gubernur Kepri, sebelum menjabat sebagai gubernur definitif, peluang lain masih potensial diraih yakni PDIP lebih memilih dirinya sebagai bakal cagub ketimbang Soerya Respationo yang kini menjabat sebagai Ketua DPW PDIP Kepri. Mungkinkah itu terjadi?
“Saya siap diusung partai sebagai cagub maupun cawagub,” kata Isdianto.
Kedatangan Isdianto mengambil formulir pendaftaran bakal cagub dan cawagub tanpa Soerya. Apakah ini sinyal persaingan atau keretakan?
“Saya ke sini sudah koordinasi dengan Romo. Hubungan kami sangat harmonis,” ucapnya.
Ucapan yang sama pun disampaikan Soerya Respationo alias Romo, yang mengambil dan menyerahkan formulir pendaftaran sebagai cagub setelah dua jam Isdianto meninggalkan Sekretariat DPW PDIP Kepri.
“Kami sering bersama, saling berkoordinasi, komunikasi kami sangat baik,” kata Romo.
Romo telah menegaskan dirinya hanya berminat diusung partainya sebagai bakal calon gubernur.
“Saya mendaftar sebagai calon gubernur di Sekretariat PDIP Kepri, bukan sebagai calon wakil gubernur,” kata Soerya di Sekretariat DPW PDIP Kepri.
Sikap politik yang dilakukan Isdianto tidak mengganggu Soerya, karena ada opsi yang memungkinkan mereka diusung PDIP. Opsi lainnya, hanya salah satu di antara mereka yang diusung PDIP.
Seandainya, DPP PDIP memutuskan mengusung Isdianto sebagai bakal Cagub Kepri, Soerya menegaskan dirinya dan seluruh kader PDIP memberi dukungan penuh. Jika keputusan itu terjadi, Isdianto dan PDIP tentu harus pendamping dari eksternal partai.
“Kami ini petugas partai, tentu harus tunduk dan melaksanakan perintah partai,” katanya.
Romo menegaskan keputusannya sudah bulat, meski tergantung pada kebijakan DPP PDIP. Suara tegas itu seolah ingin membantah pernyataan beberapa fungsionaris PDIP menjabat pertanyaan wartawan bahwa ia mendaftar sebagai bakal cagub dan cawagub.
Bahkan ia menunjukkan berkas formulir pendaftaran yang sudah diisi dan dikembalikannya.
“Saya bukan tidak mau menjadi cawagub, tetapi karena saya sudah pernah menjadi cawagub,” tegasnya.
Romo sebagai Cagub Kepri pada Pilkada Kepri 2015 berpasangan dengan Ketua DPD Partai Golkar Kepri Ansar Ahmad kalah melawan HM Sani-Nurdin Basirun. Sebelumnya, Romo menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri mendampingi HM Sani.
Isdianto merupakan politisi pertama yang mengambil formulir pendafataran sebagai cagub dan cawagub. Awalnya, ia dijadwalkan mengambil formulir pendaftaran pada 5 Oktober 2019, namun hal itu urung dilakukan lantaran mengikuti serangkaian kegiatan HUT TNI di Batam.
DPW PDIP Kepri pun memutuskan untuk memperpanjang jadwal pengambilan formulir, khusus untuk kandidat dari internal partai. Namun jadwal pengembalian formulir pendaftaran tetap 12 Oktober 2019.
“Sebagai petugas partai, saya siap melaksanakan keputusan DPP PDIP, apakah sebagai cagub atau cawagub,” tegasnya.
Berdasarkan catatan, Isdianto merupakan politisi yang berasal dari birokrat. Karir Isdianto sebagai pejabat di Pemprov Kepri melesat ketika HM Sani, abang kandungnya menjabat sebagai Wagub Kepri dan Gubernur Kepri. Jabatan terakhir Isdianto di Pemprov Kepri yakni Kepala Dispenda Kepri.
Setelah HM Sani meninggal dunia (8April 2016), Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun menggantikannya. Kemudian partai pengusung Sani-Nurdin saat Pilkada Kepri 2015 “melelang” jabatan untuk Wagub Kepri. Isdianto satu-satunya birokrat yang didorong untuk meraih peluang itu. Namun ia bukan figur yang disukai Nurdin.
Dinamika hingga manuver politik yang diduga dilakukan kelompok Nurdin menyebabkan proses penetapan Wagub Kepri berlangsung lama. Isdianto akhirnya merapat ke PDIP untuk mendapatkan jabatan strategis itu, meski saat Pilkada Kepri partai tersebut berlawanan dengan Sani-Nurdin.
Isdianto akhirnya dilantik sebagai Wagub Kepri pada 27 Mei 2018. Kemudian Isdianto menjabat sebagai Pelaksana Gubernur Kepri pada 13 Juli 2019 setelah Nurdin Basirun ditangkap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi ijin reklamasi Tanjung Piayu, Batam.
Sani dijuluk untung sabuk. Mungkinkah Isdianto bernasib sama?
