LINGGA – Proyek digitalisasi Pemerintah Kabupaten Lingga kembali jadi sorotan, yaitu Aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai Elektronik (SIAP-E) yang dibanggakan saat peluncurannya pada 24 Juni 2022. Kini justru tak berfungsi setelah sebulan diluncurkan, meski menelan anggaran hingga Rp177,6 juta.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga pun mulai menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lingga, Adimas Haryosetyo, menyebut pihaknya tengah mengumpulkan informasi awal guna menindaklanjuti kasus mangkraknya aplikasi tersebut.
“Kami akan melakukan pengumpulan informasi dan data terkait permasalahan ini, kemudian akan kami tindak lanjuti,” ujar Adimas, Ahad 20 April 2025.
Adimas juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pemanggilan terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lingga terkait SIAP-E. Hal ini sekaligus membantah klaim Diskominfo yang sebelumnya menyebut telah dipanggil oleh aparat penegak hukum.
“Sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan laporan ataupun melakukan pemanggilan,” katanya.
Bupati Ancaman ASN
Bupati Lingga Muhammad Nizar turut angkat suara. Ia geram dengan lemahnya pengawasan dan absensi ASN yang kerap bermasalah.
“Ada ASN yang dua tahun tak masuk kantor, tapi absensinya tetap jalan. Ada juga yang ditempatkan di pulau-pulau, tapi tak pernah absen,” ujar Nizar, Ahad 20 April 2025.
Nizar menegaskan bahwa ASN yang melanggar disiplin akan diberhentikan sesuai prosedur, mulai dari SP1 hingga SP3, sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri. Ia juga mendorong agar aplikasi SIAP-E segera diaktifkan kembali.
“Tolong siapkan lagi aplikasinya. Saya tahu sistemnya katanya rumit, tapi saya ingin absensi itu bisa berjalan dengan benar,” ujarnya.
Baca juga: SIAP-E Lingga Hanya Bisa Diakses Sebulan, Tidak Ada Dalam Play Store
Sayangnya, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Aplikasi SIAP-E yang semula digadang-gadang sebagai solusi absensi digital, kini justru menjadi beban anggaran dan catatan buruk perencanaan birokrasi.
Padahal, peluncuran aplikasi ini berlangsung meriah, dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Ketua DPRD Lingga dan Kepala Ombudsman Kepri. Kini, proyek itu tak ubahnya pajangan digital yang tak memberi manfaat. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
