NATUNA – Hingga saat ini jembatan di Sungai Semitan yang rusak di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Natuna, Kepulauan Riau tak kunjung ada perbaikan.
Padahal untuk usulan perbaikan jembatan di Dusun 02 Desa Pengadah itu telah disampaikan sebanyak tiga kali pada Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sekretaris Desa Pengadah, Dores Manita saat ditemui di Desa pengadah pada Senin (28/02) lalu mengatakan, jembatan semitan merupakan akses penunjang aktivitas warga.
Namun herannya, lanjut dia, tiga kali diusulkan untuk dilakukan perbaikan saat Musrenbang tidak kunjung direstui.
“Beberapa Musrenbang sudah kita usul,” ucap Dores. Selasa (01/03).
Ia menyebut, selain penunjang aktivitas warga namun jembatan semitan juga merupakan salah satu ikon pariwisata disana.
Pantauan ulasan.co di loaksi, kondisi jembatan yang terbuat dari kayu dan bertiangkan beton itu kondisinya sangat memprihatinkan.
Baca juga: Khusus Bunguran Timur, Masa Belajar Daring Diperpanjang
Dimana terdapat lubang dan beberapa kayu yang sudah lapuk, serta terlihat beberapa tempelan papan baru, meski demikian jembatan yang dibangun sejak puluhan tahun lalu itu masih digunakan oleh warga.
“Selain untuk masyarakat, jembatan tersebut juga digunakan untuk ikon wisata Desa Pengadah sebagai penunjang wisata,” pungkasnya.
Selanjutnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengadah (BPD), Emil Novriadi mengatakan, panjang jembatan Semitan itu sekitar 195 meter.
Emil menambahkan, sebenarnya pihak desa mampu untuk membangunnya.
Namun dikarekan terbentur dengan aturan yang berlaku, hal tersebut tidak bisa dilakukan.
“Kalau desa bisa bangun pastinya sudah dibangun. Tetapi tidak boleh, karena itu merupakan milik Pemerintah Daerah,” ucapnya.
Ia menambahkan, jembatan semitan yang merupakan prioritas sesanya itu menghubungkan belasan rumah warganya.
“Bisa dibangun menggunakan dana desa tapi bertahap,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Natuna Dapil Kecamatan Bunguran Timur Laut, Daeng Amhar berkilah dengan mengatakan, tak semua usulan desa bisa direalisasikan.
Ia pun menjelaskan, setiap keperluan pembangunan disuatu wilayah harus mengikuti beberapa tahap Musrembang dimulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten.
Baca juga: Emak-emak Natuna Membatik Cari Tambahan Ekonomi Keluarga
Ia menambahkan, jika pembangunan tersebut masuk dalam skala prioritas pastinya akan segera dibangun.
“Semua hasil Musrembang harus dientri di SIPD atau SIPKN (aplikasi pengelola perencanaan). Kami di DPRD menerima apa yang diajukan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Setelah itu baru kami bahas. Kalau memang masuk dalam usulan TAPD, dan jika itu penting. Tentu akan kita anggarkan,” pungkasnya.
Malah Daeng Amhar tak tau, apakah jembatan semitan masuk dalam sekala prioritas atau tidak.
Meski demikian ia menyebutkan, setiap apa yang dilakukan oleh Pemda pastinya sudah dibahas dengan matang dan terorganisir.
Untuk itu, lanjut dia, bagi wilayah yang belum tersentuh atau permintaan yang belum direalisasikan untuk bersabar dan mengingat pendaan Pemda sendiri terbatas.
“Nanti saya cek di usulan prioritas kecamatan. Karena tidak semua usulan desa, diteruskann ke tingkat Kecamatan,” pungkasnya.
