Bintan, Ulasan.co – Miris, proyek jembatan Sungai Tiram, Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) mangkrak. Padahal sudah dikerjakan sejak beberapa tahun lalu.
Pembangunan jembatan bahkan menelan anggaran miliaran rupiah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibangun Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Bintan. Namun, hasilnya belum juga digunakan masyarakat.
Parahnya lagi, badan ujung jembatan nyaris lepas dari oprit setelah bergeser beberapa centimeter. Pergeseran diperkirakan mencapai puluhan centimeter. Adanya pergeseran itu disebabkan karena tanah timbunan abrasi tergerus air.
Selain itu pagar jembatan tampak miring setelah tanah timbunan bergeser. Bahkan pada bagian tanah timbunan sebelum oprit jembatan dari arah Tanah Merah Desa Penaga retak beberapa centimeter. Terlihat ke dalamnya retaknya hampir satu meter.
Pada bagian pagar samping kanan dari arah Tanah Merah ada pengerukan tanah timbunan yang sedang dikerjakan. Kemungkinannya pengerukan tanah itu untuk penebalan atau pekerjaan ulang.
Di lokasi masih tampak satu unit alat berat pengeras atau pemerataan tanah, serta beberapa alat lainnya. Namun sayang, pekerja tidak tampak saat Ulasan.co datang ke lokasi. Beberapa pondok kecil di lokasi tampak digembok.
Mangkraknya jembatan ini jadi perhatian warga setempat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) khususnya LSM Cerdik Pandai Muda Melayu (Cindai) Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu disampaikan Ketua Umum Cindai Kepri Edi Susanto.
Dia menuturkan, yang namanya kegiatan BP Kawasan Bintan dengan prinsip bisa mendukung perkembangan ekonomi berbasis FTZ (free trade zone).
“Terkait masalah di Tanah Merah itu termasuk kawasan FTZ dan dianggarkan oleh APBN melalui BP Kawasan Bintan,” ujar Edi Cindai sapaan akrabnya, Sabtu (17/4/2021).
Disampaikanya, LSM Cindai telah menerima laporan terkait masalah itu dan turun kelapangan mencari tahu persoalannya. Menurut dia, kondisinya secara spesifikasi teknis tidak sesuai, pengerjaannya pun seperti tidak ada konsultan pengawas, secara kontruksi gagal kontruksi, serta time schedule-nya sudah molor.
“Jadi, sangat disayangkan dana APBN yang notabene untuk perkembangan daerah FTZ , membantu fasilitas FTZ yang lebih siap menerima investasi malah dibangun proyek yang asal-asalan,” katanya.
Lanjut, kata dia, untuk mengungkap persoalan ini harus ditarik dari hulu ke hilir. Hulunya ini di FTZ seperti apa proses lelangnya, perlu dipertanyakan.
“Setelah proses lelang, proses tim teknis PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan PPK (pejabat pembuat komitmen) sejauh mana mereka memantau, ini sepertinya ada ketedeloran,” ujarnya.
Terkait persoalannya ini, kata Edi Cindai, pihaknya telah menyiapkan laporan untuk melaporkannya ke Kejaksaaan Negeri (Kejari) Bintan. Terpenting semua harus tahu kegiatan pembangunan proyek ini dari uang rakyat, sehingga jangan dibangun asal-asalan.
“Nanti akan diserahkan ke kejaksaan, dalam waktu dekat ini akan membuat laporan resmi ke Kejari. Kami harap Kepala Kejari fokus untuk mengungkapnya,” ujarnya.
Sementara itu, Baharuddin warga Tanah Merah mengaku tidak begitu tahu dibangunnya jembatan tersebut. Menurut dia, selama ini hanya banyak wacana yang didengar masyarakat.
“Disebut untuk wisata, tak ada tempat wisata di sana. Ada yang bilang mau dibangun pasar di sana dan pelabuhan,” ujar Baharuddin.
Namun, yang didengar Baharudin di sekitar jembatan itu banyak lahan pejabat. “Kalau lahan pejabat banyak di sana,” katanya.
Informasi yang dihimpun, dikabarkan bahwa biaya untuk proyek itu sebesar Rp10 miliar dari APBN tahun 2018. Pengerjaan proyek pertama kali dilaksanakan kontraktor PT Bintang Fajar Gemilang, kemudian yang kedua ini CV Bintan Mekar Sari.
Hingga saat ini Ulasan.co masih berusaha mengkonfirmasi pihak BP Kawasan Bintan untuk informasi lebih lanjut terkait proyek itu. (Chokki)
