JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) terkait penanganan dan pemberantasan narkoba di Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/09).
Jokowi menyebutkan dalam rapat tersebut, ada usulan dari salah seorang Panglima Daerah Militer (Pangdam) untuk rehabilitasi pelaku narkoba bisa dilakukan di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam).
Dillansir dari idntimes, Jokowi tak menyebutkan, Pangdam mana yang dirinya maksud yang mengusulkan hal tersebut ketika ratas.
“Yang berkaitan dengan rehabilitasi pada pelaku karena di lapas juga belum. Kemarin ada usulan dari Pangdam untuk bisa dilakukan di Rindam di setiap Kodam,” kata Jokowi.
“Mereka punya kapasitas kurang lebih 300-an, 500-an yang bisa direhab di situ,” tambah Jokowi.
Jokowi membahas usulan itu pada ratas tersebut, dan salah satunya terkait anggaran yang dibutuhkan.
“Tapi ini nanti kita bicarakan juga masalah anggarannya seperti apa nanti,” kata Jokowi.
Terkait pencegahan terhadap penyelundupan narkoba, Jokowi meminta agar lokasi masuknya barang haram itu betul-betul dirunut.
Jokowi juga menegaskan, fokus pencegahan penyelundupan narkoba mulai dilakukan di provinsi yang rawan sebagai tempat masuk narkoba.
“Ini saya kira agar kita fokus. Saya ingin nanti juga memutuskan dan kita dikerjakan, nggak di semua provinsi dulu lah, mungkin 5 besar. Provinsi 5 besar yang narkobanya paling tinggi. Kita fokuskan di situ. Atau 10 besar, tapi nanti kita putuskan setelah kita berbicara di sini,” papar Jokowi dikutip dari detik.
Jokowi juga menyampaikan pada ratas tersebut, saat ini ada 3,6 juta warga Indonesia yang terjerat penyalahgunaan narkoba.
“Rapat terbatas pada siang hari ini dengan pembicaraan mengenai pemberantasan dan penanggulangan kasus narkoba di negara kita. BNN mencatat penyalahgunaan narkoba 1,95 persen atau 3,6 juta jiwa,” kata dia.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyinggung perihal oknum polisi yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba agar ditindak tegas.
“Mengenai penegakan hukum yang tegas, sehingga memberikan efek jera. Karena kita tahu juga, banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya ini menjadi catatan dan tindakan tegas yang harus kita berikan terhadap mereka,” ungkap Jokowi dikutip dari idntimes.
