JPKP Nilai Ada Kejanggalan dari Penobatan Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak

  • Bagikan
JPKP Nilai Ada Kejanggalan dari Penobatan Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak
Kordinator ADDI Kota Tanjungpinang Adiya Phama Rivaldi (Foto: Alamudin)

Tanjungpinang – Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) menilai adanya kejanggalan dinobatkannya Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Ketua JPKP Kota Tanjungpinang Adiya Prama Rivaldi mengatakan, Kota Tanjungpinang masih belum cukup dan belum bisa menjadi contoh untuk 71 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

“Sepertinya menurut kami dari tahun Rahma menjabat Kota Tanjungpinang mulai dari 2020 hingga saat ini belum pantas dan layak karena masih banyak anak-anak yang terlantar, mendapat kekerasan hingga pencabulan anak di bawah umur yang terjadi, sehingga Tanjungpinang menjadi rawan hingga saat ini,” kata Adiya di Tanjungpinang, Rabu (13/10).

Adiya menuturkan, seharusnya Wali Kota Tanjungpinang Rahma terjun ke lapangan langsung melihat keadaan daerahnya. Menurutnya, hingga saat ini, masih banyak anak-anak yang terlantar. Mulai dari berjualan ke jalan-jalan, rumah makan hingga ada yang menjadi pemulung. Bahkan banyak ada belum mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka rasakan.

“Rahma harusnya malu atas penghargaan yang diterima untuk Kota Tanjungpinang saat ini. Lihatlah dan turunlah ke ibu kota Provinsi Kepri ini,” ujarnya.

Baca Juga: JPKP Nilai Rahma Tak Berkompeten Pimpin Tanjungpinang

Lanjutnya, Adiya mengamati maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur. Terlebih lagi, kasus pencabulan itu sempat dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Tanjungpinang. Selain itu, kasus kekerasan dan penculikan anak di bawah umur juga terjadi.

“Kami sangat sedih karena di kota ini masih ada Oknum ASN yang berani melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur, terus masih banyak anak-anak di bawah umur dipekerjakan di tempat hiburan malam,” tuturnya.

Adiya meminta Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, agar lebih gesit dan lebih aktif lagi serta tidak bangga dengan prestasi yang tidak sesuai keadaan di lapangan.

Adiya merasa Kemen PPPA salah memberikan prestasi kepada Kota Tanjungpinang yang masih banyak sekali anak-anak belum bisa hidup dengan layak dan terjamin hidupnya untuk bisa bermain bebas di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau ini. (*)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

nineteen + 4 =

7 + 1 =